DPR Soroti Kredit UMKM Rendah, Penjaminan Jadi Solusi
Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun. [Dok.LP]
LP JAKARTA – Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menyoroti masih rendahnya porsi kredit untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang hingga kini hanya berada di kisaran 17–20% dari total kredit nasional.
Padahal, kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional sangat dominan. Sektor ini menyumbang sekitar 61–62% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) serta menyerap sekitar 95% tenaga kerja, sehingga ketimpangan pembiayaan dinilai perlu segera dibenahi.
“Komisi XI DPR RI menaruh perhatian serius terhadap rendahnya porsi kredit UMKM yang belum mencerminkan kontribusinya terhadap ekonomi nasional,” ujarnya dalam webinar, Kamis (16/4/2026).
Misbakhun menilai, ketimpangan tersebut tidak hanya disebabkan oleh faktor likuiditas perbankan, tetapi juga terbatasnya akses pembiayaan yang dihadapi pelaku UMKM.
Berbagai kendala yang masih dihadapi di antaranya keterbatasan agunan; tingkat informalitas usaha, lemahnya pembukuan, serta tingginya persepsi risiko dari perbankan terhadap sektor UMKM.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, ia menekankan pentingnya penguatan ekosistem penjaminan kredit sebagai instrumen mitigasi risiko.
Menurutnya, skema penjaminan kredit merupakan implementasi credit risk transfer mechanism, yang memungkinkan risiko gagal bayar (default risk) tidak sepenuhnya ditanggung kreditur, melainkan dibagi dengan lembaga penjamin.
Dalam ekosistem penjaminan tersebut, terdapat berbagai entitas yang terlibat, mulai dari BUMN penjamin seperti PT Jamkrindo dan PT Askrindo, perusahaan penjaminan daerah (Jamkrida), penjamin swasta, hingga skema penjaminan ulang (counter guarantee).
Misbakhun menegaskan, penguatan sektor penjaminan harus ditempatkan sebagai bagian penting dari strategi kebijakan ekonomi nasional.
“Penguatan ekosistem penjaminan kredit harus menjadi agenda strategis nasional, bukan sekadar instrumen pembiayaan mikro, tetapi sebagai akselerator pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
DPR, lanjutnya, akan mendorong penguatan regulasi; dukungan fiskal; serta pengawasan penyaluran kredit UMKM agar lebih efektif dan produktif.
[Rdh]