Risiko Kebocoran Data Penduduk, Aria Bima Minta Pendanaan Adminduk Jelas
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima. [Dok.LP]
LP JAKARTA – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, menyoroti besarnya tantangan pengelolaan data kependudukan nasional yang kini menjadi basis layanan publik.
Ia menekankan pentingnya penguatan keamanan data, koordinasi antar lembaga, serta kepastian pendanaan layanan administrasi kependudukan (Adminduk) di daerah.
Aria mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki salah satu database kependudukan terbesar di dunia, dengan lebih dari 270 juta penduduk dan sekitar 7.550 lembaga pengguna, serta akses mencapai 10 juta per hari.
“Ini luar biasa, tetapi di sisi lain potensi kebocoran data juga sangat tinggi. Karena itu, kita perlu memastikan bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 (tentang perlindungan data pribadi-red) berjalan, khususnya terkait koordinasi antara Kementerian Dalam Negeri sebagai pengendali data dengan Komdigi sebagai otoritas perlindungan data,” ujar Aria dalam rapat kerja bersama Wakil Menteri Dalam Negeri, di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (20/4/2026),
Ia juga meminta kejelasan pembagian peran antar instansi, termasuk Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dalam menjaga keamanan data yang diakses ribuan lembaga.
Selain keamanan data, Aria menyoroti pentingnya kepastian pendanaan layanan Adminduk di daerah setelah pengurangan Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik. Menurutnya, revisi RUU Adminduk harus memastikan sumber pendanaan yang jelas dari APBN maupun APBD.
“Desentralisasi pelayanan itu ujung tombaknya di daerah, sementara kebijakan ada di pusat. Maka mekanisme pendanaan harus jelas, termasuk skema pengganti DAK nonfisik yang selama ini digunakan,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya dukungan bagi daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) agar layanan Adminduk tetap berjalan optimal tanpa membebani masyarakat.
“Kita harus memastikan keberlangsungan pelayanan di daerah, terutama yang anggarannya minim. Jangan sampai ada pungutan kepada masyarakat karena keterbatasan anggaran,” tegasnya.
[Rdh]