Jakarta, LintasParlemen.com— PT Pertamina (Persero) melansir jika program konversi minyak tanah ke elpiji 3 kg yang direalisasikan sejak 2007 lalu telah terdistribusi sebanyak 57,19 juta paket dan mengklaim berhasil menghemat subsidi sebesar Rp197,05 triliun Vice President Corporate Communication Pertamina Wianda Purponegoro mengatakan program konversi mengungkapkan, program konversi ini sukses dalam waktu cepat. “Bahkan, katanya, program […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.com– Ribuan guru honorer K2 se-Indonesia menyampaikan keluhannya kepada Presiden Joko Widodo selama tiga hari dari hari Rabu (10/3) hingga Jum’at (12/2). Tapi, selama tiga hari demo di depan Istana negara Presiden Joko Widodo tidak ingin menemui ribuan guru honorer K2 se-Indonesia. Untuk itu, Ketua Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih, merasa seperti diperbudak […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Keputusan Menteri ESDM, Sudirman Said yang kembali mengeluarkan surat izin rekomendasi perpanjangan ekspor konsentrat kepada PT Freeport Indonesia (PT FI) menuai kritik dari anggota DPR RI. Eni Maulani Saragih, anggota Komisi VII DPR dari fraksi Partai Golkar mengungkapkan, sikap pemerintah yang tetap memberikan izin meski sebelumnya pemerintah sendiri menetapkan syarat bea keluar lima persen […]Read More
LintasTekno-Siapa sih sebenarnya yang menjadi raja bisnis smartphone di dunia pada tahun 2015 lalu? Apakah Apple, Samsung atau Huawei atau Lenovo? Lalu di peringkat berapa si Xiaomi yang banyak disukai oleh masyarakat Indonesia akhir-akhir ini? Menurut data dari Strategy Analytics Wireless Smartphone Strategies (WSS), penjualan smartphone secara global pada tahun 2015 menunjukkan peningkatan sebesar 6 […]Read More
Jakarta, LintasParlemen-– United Nations Development Programe (UNDP) menggelontorkan dana cukup besar untuk mendukung eksistensi komunitas Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender dan Interseks (LGBT). Dana yang cukup besar itu diberikan kepada beberapa negara di Asia termasuk Indonesia. Dalam situs badan PBB itu, Jumat (12/2), disebutkan negara lain yang dapat kucuran proyek kemitraan regional tersebut yakni China, Filipina […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Moh Nizar zahro anggota DPR RI dari daerah pemilihan (Dapil) Jawa Timur XI mendukung adanya aspirasi masyarakat Madura untuk membentuk Provinsi Madura. Namun, menurut Nizar, semua elemen harus mengikuti regulasi yang ada agar Madura bisa menjadi Provinsi karena selama ini masih terganjal pada aturan. “Syarat minimal adalah Lima daerah berupa kabupaten dan kota sesuai. […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com– Menyusul keluarnya izin perpanjangan ekspor konsentrat PT Freeport Indonesia (PT FI) per 10 Februari 2016 lalu untuk jangka waktu enam bulan kedepan menuai pertanyaan dari sejumlah pihak. Direktur Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara mengungkapkan, apa yang dilakukan oleh pemerintah dengan memberikan izin perpanjangan ekspor ke PT FI jelas-jelas melanggar konstitusi dan aturan […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com— Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah mengaku heran dengan gaya pemerintahan Presiden Jokowi yang seringkali menabrak aturan perundang-undangan. Salah satunya di kasus pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. “Susahnya, presiden seperti tidak mengerti bahwa yang gini-gini ini ada aturannya, nanti kalau sudah babak belur semua kena, baru dia menyesal. Tidak boleh asal melangkah, jelaskan […]Read More
Makassar, LintasParlemen.com— Pengerjaan mega proyek Center Point of Indonesia (CPI) Makassar, Sulawesi Selatan terus berjalan meski Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) proyek tersebut belum rampung. Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Provinsi Sulawesi Selatan, A Hasbi Nur mengakui, memang sampai saat ini pengerjaan penyelesaian proyek tersebut tetap berjalan meski Amdalnya masih sementara revisi. Namun, Hasbi menuturkan […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.com—Anggota Pansus RUU Larangan Minuman Beralkohol (Minol) dari Fraksi PKS Abdul Fikri angkat suara terkait efek dari berlakunya regulasi minuman beralkohol. Dalam pembahasan RUU Minol tersebut harus dipikirkan kemaslahatan generasi penerus bangsa. Menurut Fikri, sebaiknya para asosiasi yang ada jangan hanya membahas untung rugi terkait RUU Minol itu. Alasannya, pokok permasalahan utama dari regulasi […]Read More