JAKARTA – Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan dari Daerah Pemilihan Bali I Nyoman Parta kembali menyoroti kondisi kawasan mangrove di Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai, Benoa, Bali. Melalui akun media sosial pribadinya, Rabu (4/3/2026), ia mengungkap temuan dugaan korosi berat pada pipa distribusi BBM yang melintas di kawasan konservasi tersebut. Dalam unggahannya, Parta […]Read More
JAKARTA – Menanggapi eskalasi situasi keamanan di kawasan Timur Tengah yang kian meningkat pasca penyerangan AS-Israel ke Iran, Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta Pemerintah Indonesia untuk segera memperkuat perlindungan dan menjamin keselamatan seluruh Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berada di wilayah terdampak. “Negara harus cepat merespons potensi ancaman bagi warga negaranya […]Read More
JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI Robert J. Kardinal mendesak pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap tata kelola lingkungan di kawasan industri tambang menyusul tragedi banjir dan longsor di area PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Menurut Robert, peristiwa yang menimbulkan korban jiwa tersebut harus menjadi peringatan keras bagi pemerintah dan […]Read More
JAKARTA – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, MA (HNW) mengutuk serangan ke sejumlah negara di Timur Tengah, terutama ke target ekonomi sipil strategis di Saudi maupun Qatar, yang bisa memperluas medan konflik dan berdampak Saudi menghentikan produksi kilang Ras Tanura milik Aramco, dan Qatar Energy […]Read More
JAKARTA – Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih meminta pemerintah melakukan peninjauan menyeluruh terhadap skema pengabdian bagi penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Ia menilai, pendekatan yang terlalu menitikberatkan pada kewajiban kembali ke Indonesia perlu diimbangi dengan kesiapan infrastruktur dan ekosistem riset yang memadai. Menurut Fikri, polemik sejumlah diaspora yang memilih tetap […]Read More
JAKARTA – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri meminta pemerintah segera mengambil langkah cepat dan terukur menyusul tertahannya sekitar 58 ribu jemaah umrah asal Indonesia akibat penutupan wilayah udara di sejumlah negara Timur Tengah. Situasi tersebut dipicu meningkatnya ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran, yang berdampak pada pembatalan dan penundaan penerbangan […]Read More
JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menegaskan bahwa ketentuan Pasal 292 dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pernyataan tersebut disampaikan dalam sidang uji materi di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terkait Perkara Nomor 14/PUU-XXIV/2026. Dalam persidangan, Anggota Komisi III […]Read More
JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDIP Nasyirul Falah Amru atau akrab disapa Gus Falah menegaskan perlunya transparansi dan kepastian hukum dalam penanganan dua kasus travel umroh bermasalah, yakni TRG dan Travelina Indonesia, yang saat ini tengah diproses oleh jajaran kepolisian di Sulawesi Tenggara. Penegasan tersebut disampaikan dalam agenda Rapat Dengar Pendapat […]Read More
Oleh: Munawir Kamaluddin, Guru Besar UIN Alaudin, Makassar Kita sering salah memahami kekuatan. Kita mengira kuat itu tak pernah goyah, tak pernah lelah, tak pernah jatuh. Padahal kekuatan sejati justru lahir dari proses jatuh dan bangkit, dari rasa kurang yang melatih cukup, dari lapar yang mengajarkan kendali. Di situlah Ramadhan menemukan maknanya yang paling dalam, […]Read More
JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Soedeson Tandra menegaskan bahwa kasus kekerasan terhadap anak, termasuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), tidak boleh diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif (Restorative Justice/RJ). Soedeson menilai, jenis kejahatan tersebut memiliki kecenderungan berulang sehingga berisiko menimbulkan korban jiwa apabila tidak ditindak tegas melalui proses hukum pidana. […]Read More