Opini

Opini: Revitalisasi Fungsi Hutan Kota

H a k i m* Revitalisasi Pembangunan dan pengembangan Fungsi hutan kota merupakan salah satu kebutuhan yang dirasakan mendesak oleh pemerintah dan masyarakat perkotaan. Hal ini terkait dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan terwujudnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai sarana dalam mendukung hidup sehat yang ekonomis, aman, dan sekaligus memberikan pendidikan masyarakat dibidang pengelolaan lingkungan dan […]Read More

Parlementaria Regulasi

FS Minta Pemerintah Contohi Malaysia Lindungi Pengusaha Pribuminya

JAKARTA, LintasParlemen.com – Saat ini makin banyak orang asing dari Tiongkok secara diam-diam masuk ke tanah air dengan mudah. Sehingga sulit membedakan pengusaha WNI asli dan pengusaha asing. “Oleh karena itu, saya selaku Ketua Komite Tetap Hubungan Antar lembaga Kadin dan Legislatif mengingatkan perlunya semangat baru dan ada keberpihakan negara kepada kaum pengusaha pribumi yang […]Read More

Berita Headline Ibukota Peristiwa

JMP Aksi Sahur Bersama Warga Korban Penggusuran Jakarta

JAKARTA, LintasParlemen.com–Jaringan Merah Putih (JMP) yang dikoordinir oleh Nanik Sudaryati, Koordinator Aksi JMP sekira pukul 01.30, Sabtu (11/5/2016) dini hari tadi, berangkat dari Dapur Cibubur meluncur ke Kampung Aquarium, Pasar Ikan -Luar Batang, Jakarta Utara untuk melakukan kegiatan sahur bersama. Kedatangan mereka rupanya disambut antusias warga dari anak-anak sampai kakek-kakek. Pasalnya, selama ini memang belum […]Read More

Parlementaria Regulasi

Pengusaha Asing Makin Menguasai, DPR Usulkan RUU Lindungi Pengusaha Pribumi

JAKARTA, LintasParlemen.com – Wakil Ketua Baleg DPR RI sekaligus Sekretaris Dewan Pakar DPP Partai Golkar Firman Soebagyo mengusulkan perlunya dibuat sebuah regulasi untuk melindungi penguasaan pengusaha pribumi dari pengusaha non pribumi. “DPR bersama Pemerintah hendaknya dapat menginisiasi terbentuknya sebuah regulasi baru mengingat era globalisasi yang sudah tidak lagi dapat dibendung, yakni RUU Perusahaan Pribumi dan […]Read More

Berita

Selamatkan Nawacita, Anggota Komisi VII Ini Tolak Pemotongan Anggaran Asal-asalan

Jakarta, LintasParlemen.com– Anggota Komisi VII DPR RI Mukhtar Tompo mempertanyakan Instruksi Presiden terkait dengan penghematan dan pemotongan belanja Kementerian/Lembaga dalam usulan APBN-Perubahan tahun 2016. Hal itu diungkapkan Mukhtar dalam Rapat Konsinyering APBN-P 2016, antara Komisi VII DPR-RI dengan beberapa Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) mitra kerjanya, Jumat (10/6/2016) lalu. LPNK mitra Komisi VII tersebut yaitu […]Read More

Pendidikan

Pemerintah Potong Anggaran Pendidikan, Komisi X DPR Ikut Geram

JAKARTA, LintasParlemen.com – Saat ini DPR dengan pihak pemerintah sedang membahas Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) untuk tahun 2016 pada anggaran Kementerian atau Lembaga Pemerintahan. Periode pembahasan RAPBN-P Pemerintah terkesan ingin melakukan penghematan anggaran dengan hampir seluruh anggaran kementerian dan lembaga negara diberlakukan pemotongan anggaran tahun 2016 yang cukup besar. Menanggapi hal itu, […]Read More

Ekonomi

Komisi X DPR Khawatir Target Kemenpar Tak Tercapai dengan Pemotongan

JAKARTA, LintasParlemen.com – Wakil Ketua Komisi X DPRI Sutan Adil Hendra sangat mengkhawatirkan dengan pemotongan anggaran yang terjadi di Kementerian Pariwisata (Kemenpar). Karena menurut politisi Gerindra itu, dengan pemotongan di Kemenpar itu pasti akan mempengaruhi kinerja lembaga tersebut dalam menjalankan berbagai program kerjanya kepada masyarakat. Sutan menjelaskan, Kemenpar juga memiliki target-target yang telah dibuatnya untuk […]Read More

Ibukota Peristiwa

Forum RT RW se-DKI Aksi Tolak Kebijakan Ahok

JAKARTA, LintasParlemen.com – Forum RT dan RW se-DKI Jakarta melalukan aksi unjuk rasa di Tugu Proklamasi, Jumat (10/6/2016). Aksi yang dilakukan sekira 500-an orang itu, menuntut dan menolak sejumlah kebijakan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). “Sekitar 500-an warga datang untuk menuntut Pemprov DKI Jakarta,” kata salah satu koordinasi Forum RT dan RW se-DKI Jakarta, […]Read More

Ekonomi

Kebutuhan Pokok Sering Tak Stabil, DPR Minta Tangkap Spekulan

Jakarta, lintasparlemen.com – Anggota Komisi VI Komisi VI DPR RI  dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Nasril Bahar desak pemerintah menangkap spekulan agar bisa mengendalikan harga kebutuhan pokok di pasar. Tujuannya, agar masyarakat tidak semakin susah selama di bulan puasa dan menjelang lebaran. Apalagi tiap tahun terus terjadi tanpa ada upaya dari pemerintah untuk melakukan langkah preventif. “Early warning […]Read More