BBM Nonsubsidi Naik, DPR Kritik Pertamina Minim Sosialisasi

LP JAKARTA – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi yang dilakukan secara mendadak menuai kritik dari Komisi VI DPR RI.

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Mufti Anam, menilai kebijakan tersebut dilakukan tanpa sosialisasi yang memadai kepada masyarakat.

“Lagi-lagi Pertamina menaikkan harga BBM tanpa ancang-ancang, dan kenaikannya pun sekarang cukup signifikan. Kebijakan ini pastinya sangat memberatkan rakyat,” kata Mufti Anam, dalam keterangan tertulisnya kepada Parlementaria, di Jakarta, Minggu (19/4/2026).

Seperti diketahui, PT Pertamina (Persero) menaikkan harga BBM nonsubsidi per 18 April 2026 untuk jenis Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina DEX tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada masyarakat.

Berdasarkan informasi dari situs MyPertamina, harga Pertamax Turbo dengan RON 98 melonjak dari Rp 13.100 per liter menjadi Rp 19.400 per liter.

Kenaikan juga terjadi pada Dexlite dari Rp 14.200 per liter menjadi Rp 23.600 per liter, serta Pertamina DEX dari Rp 14.500 per liter menjadi Rp 23.900 per liter, sementara harga BBM subsidi masih tetap.

Mufti menilai kenaikan harga BBM nonsubsidi ini menjadi langkah mundur setelah sebelumnya pemerintah dinilai berhasil menjaga stabilitas harga BBM subsidi di tengah tekanan geopolitik global.

“Kemarin masyarakat ditenangkan dengan narasi bahwa harga BBM tidak akan naik. Rakyat diminta percaya, diminta tenang. Baru saja masyarakat menyambut dengan sukacita,” tutur Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu.

“Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba hari ini harga BBM melonjak sangat tajam, tanpa kesiapan, tanpa empati, tanpa komunikasi,” imbuh Mufti.

Ia menilai kebijakan tersebut berpotensi berdampak luas terhadap seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok ekonomi bawah, terutama di daerah yang mengalami keterbatasan akses terhadap BBM subsidi.

“Ternyata Pemerintah benar PHP (pemberi harapan palsu) kepada rakyat,” ungkapnya.

Menurut Mufti, kondisi di lapangan menunjukkan tidak semua masyarakat dapat mengakses BBM subsidi dengan mudah. Antrean panjang dan keterbatasan stok di sejumlah daerah dinilai memaksa masyarakat membeli BBM nonsubsidi dengan harga yang lebih mahal.

“Pemerintah seolah menutup mata terhadap kenyataan di lapangan bahwa tidak semua rakyat bisa mengakses BBM subsidi,” sebut Mufti.

“Di banyak daerah, rakyat harus antre panjang, bahkan pulang dengan tangan kosong karena stok BBM subsidi habis. Dalam kondisi seperti itu, mereka dipaksa membeli BBM nonsubsidi. Dan hari ini, justru BBM nonsubsidi harganya dinaikkan secara ugal-ugalan,” imbuhnya.

Ia menegaskan bahwa persoalan kenaikan BBM saat ini bukan sekadar soal subsidi atau nonsubsidi, melainkan menyangkut rasa keadilan bagi masyarakat.

“Ini bukan lagi soal subsidi atau nonsubsidi. Ini soal keadilan bagi rakyat. Dan ini soal sensitivitas Pemerintah yang menaikkan harga BBM di saat kondisi ekonomi rakyat sedang tak baik-baik saja,” tegasnya.

Mufti juga meminta pemerintah dan Pertamina memperbaiki distribusi BBM subsidi agar masyarakat yang berhak dapat mengaksesnya tanpa kesulitan.

“Pastikan yang berhak benar-benar bisa mendapatkan BBM subsidi agar tidak perlu membeli BBM nonsubsidi yang harganya melangit tinggi,” kata Legislator dari Dapil Jawa Timur II itu.

Ia turut mengingatkan pemerintah agar segera menyesuaikan harga BBM ketika kondisi global membaik dan harga minyak dunia mengalami penurunan.

“Jika harga minyak dunia mulai turun, maka segera turunkan harga. Jangan tunggu tekanan rakyat baru bergerak,” tutup Mufti.

[Rdh]