JAKARTA – Ketua Fraksi PKB di DPR RI, Jazilul Fawaid mengungkapkan partainya sedang mengkaji bahwa gubernur nantinya dipilih oleh DPRD. Gus Jazil sapaan akrab Jazilul mempertimbangkan hal ini lantaran pelaksanaan pilkada sangat mahal alias berbiaya tinggi. “Ya, karena itu berbiaya tinggi. Bayangkan misalkan di Jawa Barat itu satu Pilgub itu Rp 1,9 triliun. Sekarang kalau […]Read More
JAKARTA – Pemerintah berencana melarang pengemudi ojek online (Ojol) menggunakan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Menanggapi rencana tersebut, Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak, dengan tegas menyatakan ketidaksetujuannya. Menurut Amin, kebijakan ini dinilai tidak berpihak pada pelaku usaha mikro. “Pada hakikatnya pengemudi ojol merupakan pelaku usaha mikro, yang mereka jual adalah […]Read More
JAKARTA – Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Dave Akbarshah Fikarno Laksono mengingatkan pemerintah terkait wacana pembentukan matra keempat di tubuh TNI. Di mana rencana membentuk matra keempat di tubuh TNI sebagai keamanan siber mengemuka dalam rapat Komisi I DPR RI dengan Menhan Sjafrie Syamsuddin, Panglima TNI beserta KASAD yang diwakili […]Read More
Rifqinizamy Karsayuda Tegaskan Pentingnya Menjaga Kualitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pilkada
JAKARTA – Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menegaskan pentingnya menjaga kualitas dan transparansi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Sebab itu, ia menyampaikan apresiasi kepada sejumlah pejabat daerah di Kalimantan karena telah berupaya menyusun langkah strategis sekaligus antisipatif. Rifqi mengapresiasi beberapa langkah penyelenggara Pilkada di antaranya berupa usaha melakukan pendekatan inovatif untuk menjaga […]Read More
JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI Arif Rahman mengkritisi realisasi kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Menurutnya, meskipun kebijakan ini sudah didukung dengan tujuh instruksi menteri, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, termasuk keterbatasan anggaran negara. “Mengenai kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT), secara kebijakan sebenarnya sudah […]Read More
JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak, menyatakan dukungan penuh terhadap upaya menghidupkan kembali Instruksi Presiden (Inpres) mengenai Persusuan Nasional. Pada era Presiden Soeharto, Inpres No. 2/1985 mengatur bahwa pabrikan diperbolehkan mengimpor susu sesuai kebutuhan produksi, namun diwajibkan terlebih dahulu menyerap susu segar produksi dalam negeri. Menurut Amin, kebijakan ini […]Read More
SULSEL – Jelang musim liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru) pihak pemerintah diminta memberikan subsidi terhadap harga avtur. Tujuannya, maskapai penerbangan dapat menurunkan harga tiket pesawat bagi para penumpang. Hal itu disampaikan oleh Anggota Komisi V DPR RI, Hamka B. Kady, menyampaikan hal tersebut usai digelar pertemuan di Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu […]Read More
Kata-kata Adies untuk Pimpinan KPK Terpilih 2024-2029: Semoga Amanah Dapat
JAKARTA – Mantan Wakil Ketua Komisi III DPRI yang saat ini menjabat Wakil Ketua DPR RI DR. Ir. H. Adies Kadir,SH, MHum tampak senang dengan komposisi pimpinan KPK dan Dewan Pengawas (Dewas) terpilih untuk periode 2024-2029 usai pelaksanaan fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR. Mengingat, kata Adies mereka […]Read More
JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi NasDem Arif Rahman sangat mendukung adanya peningkatan anggaran untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mendorong peningkatan fasilitas khususnya yang ada di daerah. Terlebih, menurutnya, KKP merupakan salah satu kementerian yang akan bertanggung jawab terhadap target Indonesia Emas 2045. “Kami Fraksi Nasdem melihat luasnya laut kita […]Read More
JAKARTA – Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira mempertanyakan dasar hukum kebijakan yang digunakan Pemerintah dalam pengembalian terpidana mati kasus narkotika, Mary Jane Veloso ke Filipina. Andreas meminta Pemerintah untuk memberikan penjelasan kepada rakyat Indonesia perihal kasus tersebut. “Pemerintah dalam hal ini perlu menjelaskan dengan mekanisme dan prosedur hukum seperti apa Mary […]Read More