JAKARTA – Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal berdasarkan UU MD3 dan Tata Tertib DPR, Banggar bertugas untuk melakukan pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN, dan harus sudah selesai paling lambat pada bulan Juli. Cucun itu saat menyampaikan laporan Badan Anggaran atas Hasil Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2025 dan RKP Tahun […]Read More
JAKARTA – Ketua umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menepis terkait adanya perpecahan kongsi di internal partai politik dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) di Pilkada 2024. Kabar itu mencuat sebab adanya perbedaan dukungan antara Golkar dan Gerindra untuk Pilgub Banten 2024. “KIM solid,” tegas Airlangga kepada wartawan di DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (10/7/2024) […]Read More
JAKARTA – Anggota Komisi II DPR RI mengapresiasi Presiden Joko Widodo yang telah resmi memberhentikan Hasyim Asy’ari sebagai Ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI periode 2022-2027. “Langkah Presiden Jokowi yang dengan cepat meneken pemberhentian secara tidak hormat Hasyim As’ary yang tertuang dalam keputusan presiden (Keppres) Nomor 73/P harus diapresiasi ucap Guspardi saat dihubungi,” […]Read More
JAKARTA – Dalam beberapa tahun terakhir, kompleksitas ancaman terhadap kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) telah meningkat secara signifikan. Tidak hanya menghadapi ancaman militer konvensional, Indonesia kini juga dihadapkan pada tantangan non-tradisional. Hal tersebut diungkapkan Peneliti Kajian Keamanan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Abdul Haris Fatgehipon. “Pengalaman pahit pandemi global seperti […]Read More
JAKARTA – Implementasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan amendemen melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 serta Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2023 dinilai belum optimal dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Diperlukan perubahan paradigma dari pariwisata massal menuju pariwisata berkelanjutan (sustainable tourism). Hal itu disampaikan Anggota Badan Legislasi DPR RI dari Fraksi PKS […]Read More
JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memutuskan untuk memperpanjang kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) atau gas murah US$ 6 per MMBTU. Kebijakan ini akan diperpanjang untuk 7 sektor industri tertentu. Adapun, ketujuh sektor industri tersebut antara lain, industri pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca, hingga sarung tangan karet. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua […]Read More
JAKARTA – Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menghimbau agar masyarakat segera mengurus sertifikat dengan memanfaatkan program sertifikat gratis yang disediakan pemerintah melalui program Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap ( PTSL). “Program PTSL ini merupakan program sertifikat tanah gratis yang digagas oleh Presiden Jokowi dan dijalankan oleh Kementerian ATR/BPN. Diperuntukkan bagi masyarakat agar hak atas […]Read More
JAKARTA — Sekretaris Jenderal DPP PKS Habib Aboe Bakar Al Habsyi menghadiri sekaligus membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) DPRD Provinsi dan DPRD Kota Kabupaten se Sulawesi yang diselenggarakan oleh DPP PKS BPW Sulawesi, Selasa (9/7/2024). Dalam sambutannya, Habib Aboe menjelaskan Bimtek ini dilakukan untuk meningkatkan kapasitas Anggota Legislatif (Aleg). “Sehingga dalam bimtek ini adanya peningkatan kapasitas […]Read More
Rancangan Undang-Undang (RUU) Polri yang diinisiasi oleh DPR menekankan adanya potensi penambahan kewenangan Polri di bidang intelijen keamanan (Intelkam), termasuk menangani ancaman siber dan ancaman dari luar negeri. Hal tersebut diungkapkan Direktur Eksekutif Human Studies Institute (HSI), Rasminto pasca putusan praperadilan yang mengabulkan gugatan Pegi Setiawan (8/9). “Putusan PN Bandung yang menerima permohonan praperadilan Pegi […]Read More
JAKARTA – Revisi Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia (RUU Polri) yang diinisiasi DPR RI banyak memicu polemik, hal tersebut diungkapkan Pakar Politik Universitas Al Azhar Indonesia, Heri Herdiawanto dengan menyoroti pasal yang berpotensi tumpang tindih kewenangan dengan instansi lainnya. “Draf RUU Polri inisiasi DPR ini perlu dikaji ulang bahkan jika perlu melibatkan lebih banyak para pakar […]Read More