Featured posts
Bandung, LintasParlemen.com–Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengatakan dirinya menutup izin seluruh reklame rokok di Bandung. “Jadi kalau saat ini ada reklame iklan rokok di Bandung, maka kami pastikan ilegal,” ujar Emil, sapaan akrab Ridwan, saat ditemui di Balai Kota Bandung, Jalan Wastukencana, Bandung, Kamis, (2/4/2016) lalu. Dia mengatakan, saat ini Pemkot Bandung baru saja menutup […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com – Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi berjanji bakal mengungkap para pihak yang ikut terlibat dalam kasus dugaan suap PT Agung Podomoro Land (APL) terkait pengesahan Rancangan Peraturan Daerah reklamasi teluk Jakarta. “Nanti ya setelah saya di BAP (menjalani pemeriksaan),” kata Sanusi di gedung KPK, Jakarta, Selasa (5/4/2016). Sanusi hari ini sedianya […]Read More
Makassar, LintasParlemen.com— Bocornya dokumen The Panama Papers yang merupakan dokumen dari perusahaan hukum Mossack Fonseca di Panama membuat heboh dunia tak terkecuali di Indonesia. Data firma hukum ini memuat sejumlah perusahaan dan perseorangan yang diduga menyimpan uang mereka di sejumlah perusahaan “cangkang” di luar negeri untuk menghindari pajak di negara masing-masing. Sejumlah nama miliarder Indonesia […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com– Skandal bocornya dokumen Panama Papers kini menghebohkkan dunia. Kebocoran dokumen finansial dari sebuah firma hukum asal Panama, Mossack Fonseca. Data tersebut terangkum dalam hasil investigasi sebuah organisasi wartawan global, International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), sebuah koran dari Jerman, SüddeutscheZeitung, dan lebih dari 100 organisasi pers dari seluruh dunia. Adapun Tempo menjadi satu-satunya […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com – Ketua Gerakan Gubernur Muslim Jakarta (GMJ), KH Fachrurrazi Ishaq menyatakan dalam orasinya di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, bahwa DPRD DKI harus segera melengserkan Gubernur DKI Jakarta saat ini, Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok. “DPRD wajib menindaklanjuti temuan-temuan Panitia Angket dengan menggelar sidang paripurna Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk pelengseran Ahok,” katanya […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.com–Terkait dengan pernyataan Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh di Kantor Ditjen Dukcapil, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin 28/3/2016, dimana pihaknya saat ini tengah gencar menyosialisasikan rekam cetak atau pembuatan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) dapat dilakukan di luar domisili per 1 April 2016 kemarin. Namun kenyataannya masih […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com– Sejumlah lembaga dan elemen masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta mendesak Presiden Joko Widodo untuk menghentikan seluruh proyek reklamasi di teluk Jakarta. Pasalnya, proyek reklamasi tersebut sarat dengan pelanggaran hukum dan praktek korupsi. Ketua Umum KNTI, Riza Damanik mengungkapkan, Presiden Jokowi harus segera turun tangan karena dalam proyek tersebut diduga keras […]Read More
Jakarta, Lintsparlemen.com–Wakil ketua Umum Gerindra Fadli Zon menaggapi soal tingginya elektabilitas calon petahana Basuki T Purnama (Ahok) dibanding dengan lawan-lawannya yang lain di Pilgub DKI 2017. Ia mengaku tidak terganggu dengan tingkat elektabilitas Ahok yang masih tinggi. Majunya Ahok sebagai calon gubernur adalah hak konstitusional. “Saya kira sah-sah saja. Itu kan hak konstitusional Ahok mau […]Read More
Jakarta, Lintasparlemen.com–Usulan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) agar diberikan kewenangan menyadap seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, telah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Ketua Komisi VI Farid Alfauzi mengatakan, kewenangan menyadap telah dicantumkan dalam draf revisi Undang-undang KPPU yang telah rampung dibahas di internal komisi. “Sudah masuk Prolegnas,” katanya di Kabupaten Bangkalan, Sabtu, (2/3/2016). Tidak dijelaskan […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com— Perdebatan terkait istilah ‘nomenklatur’ pada pemerintahan saat ini menjadi wacana yang menarik perhatian sejumlah pihak. Setelah dihebohkan dengan kritik yang disampaikan oleh Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla terhadap Menteri Rizal Ramli karena menambahkan istilah ‘summber daya’ pada penamaan Kemenko Kemaritiman & Sumber Daya, kini perseturuan kembali terjadi antara Jusuf Kalla dengan Menteri Kelautan […]Read More