Featured posts
Jakarta, Lintasparlemen.com – Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Pajaitan menegaskan, Pemerintah akan mengambil sikap terhadap revisi UU KPK setelah menerima hasil dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Setelah itu pihaknya akan memberi jawaban. “Kita tunggu rapat paripurna revisi UU KPK. Intinya pemerintah tidak pernah menyatakan akan membatasi umur KPK hingga sampai 15 tahun […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie M Massardi, menegaskan seharusnya Ketua DPR tidak merangkap jabatan menjadi Ketua Umum Partai Politik, agar partai tersebut dapat menjadi partai yang kuat. “Golkar harus memberikan contoh kepada partai-partai lain agar Ketua Umum partai tersebut tidak merangkap jabatan baik di eksekutif maupun legislatif,” katanya di tengah diskusi ‘Mau Kemana […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com– Menjelang pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa (MunasluB) Partai Golkar, tensi politik dan diskursus tentang siapa yang berpotensi dan mampu membawa partai beringin ini menjadi lebih baik terus mengemuka ke publik. Dalam acara diskusi yang di gelar di Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta, Minggu (21/2/2015) dengan tema diskusi “Mau Kemana Golkar?” mengemuka tentang wacana mengusung […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Wakil Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Irham Dilmy mengungkapkan, kebiasaan tidak baik oleh kepala daerah terpilih pada Pilkada serentak beberapa waktu lalu dengan melakukan balas budi dan balas dendam dikhawatirkan akan terjadi. Meski sebenarnya UU dan aturan di KASN sudah sangat jelas melarang hal tersebut. “Ini cerita lama, biasanya kalau selesai pemilihan kepala […]Read More
JAYAPURA, LintasParlemen.com – Dalam waktu dekat Perwakilan mama – mama Pedagang asli Papua, Solidaritas Pedagang Asli Papua (SOLPAP), Komisi II DPR Papua, yang dipimpin Ketua Tim, Wakil Ketua III DPR Papua, Yanni. Akan melakukan audiens dengan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian BUMN, Perum Damri dan juga Kementerian Keuangan guna membicarakan kepastian lokasi pendirian pasar […]Read More
Jakarta, Aktual.com— Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menyatakan akan melakukan revisi terhadap Undang-Undang Mineral dan Batubara (UU Minerba) Nomor 4 tahun 2009 yang memuat larangan ekspor konsentrat dan kewajiban pembangunan smelter bagi perusahaan tambang di Indonesia. Sudirman Said mengungkapkan, salah satu poin yang akan direvisi dalam UU Minerba tersebut adalah terkait […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com — Presiden RI, Joko Widodo dikabarkan telah menyetujui Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dilansiir dari Aktual.com, Jumat (19/2/2016), Pimpinan KPK tidak bisa menolak revisi UU KPK bila nantinya disepakati bersama antara pemerintah dengan DPR. “Kalau pimpinan KPK kan tidak bisa menolak, dia melaksanakan,” kata Luhut. Luhut menjelaskan bahwa Presiden Jokowi menyetujui revisi […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com— Penerbitan Surat Utang (SUN) oleh pemerintah hingga 16 Februari 2016 sebesar Rp135,9 triliun, dengan alasan dimanfaatkan untuk pembiayaan program pembangunan tercantum dalam APBN dikritik oleh Ekonom dari Universitas Indonesia (UI) Rizal Edi Halim. Rizal menilai, kebijakan pemerintah tersebut yang bertujuan untuk menjaga kondisi ekonomi nasional justru dianggap kurang tepat dan tak akan efektif […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com-Kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Damayanti Wisnu Putranti (DWP), yang merupakan anggota Komisi V DPR-RI dari fraksi PDI Perjuangan merupakan pukulan telak terhadap kewibawaan lembaga wakil rakyat. Koordinator Nasional Koalisi Rakyat Maluku Anti Korupsi (KRAMAT), Fahris Bada mengungkapkan, kasus tersebut bukan saja menampar wajah wakil rakyat, […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.Com-Wakil Ketua Baleg DPR Firman Soebagyo menjawab keraguan publik terkait tujuan revisi UU KPK itu. Firman menyebutkan bahwa alasan utamanya untuk memperkuat peran KPK memberantas korupsi di Indonesia. Namun, publik menilai sebaliknya. Sehingga upaya atau niat baik DPR itu untuk menguatkan fungsi KPK melalui revisi UU disimpulkan negatif. Wakil Ketua Fraksi Golkar DPR ini […]Read More