Jakarta, LintasParlemen.com-Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan menemui Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden Jakarta, Senin (25/4/2016) pagi. Kedatangan Luhut untuk membahas masalah HAM dan peristiwa 1965. “Presiden tadi memberitahu bahwa memang disuruh cari saja kalau ada kuburan massalnya itu,” kata Luhut ditemui di area Istana Negara Jakarta. Menurut Menko Polhukam, banyak isu yang mengabarkan total […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Sejumlah pejabat DPRD DKI Jakarta hari ini dijadwalkan menjalani pemeriksaan di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Mereka akan diperiksa berkenaan dengan kasus dugaan suap pembahasan dua raperda reklamasi pantai utara Jakarta. Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik, Wakil Ketua Balegda DPRD DKI Merry Hotma, Ketua Fraksi Hanura di DPRD DKI Muhammad Sangaji serta Ketua Panitia […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, Sunny Tanuwidjaja kembali digarap Komisi Pemberantasan Korupsi, Senin (25/4/2016). Dia akan digarap sebagai saksi kasus suap pembahasan rancangan peraturan daerah mengenai reklamasi. Ini merupakan pemeriksaan kedua untuk Sunny. “Diperiksa sebagai saksi,” ujar Plh Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati saat dikonfirmasi, Senin (25/4/2016). Pada pemeriksaan […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.com – Perlakuan terhadap koruptor di Indonesia dinilai lebih baik dibanding pencopet. Padahal koruptor telah merugikan seluruh rakyat Indonesia. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) Boyamin Saiman mengkritik cara penangkapan terpidana kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Samadikun Hartono. Perlakuan pemerintah terhadap pria yang buron selama 13 tahun ini dinilai istimewa. “Mestinya kan diborgol. Abu […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Pasca penangkapan buronan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Samadikun Hartono, Komisi III DPR RI menantang aparat penegak hukum juga menangkap buron kasus hak tagih (cessie) Bank Bali pada 1999, Djoko Tjandra. “Kami berharap tidak berhenti sampai di Samadikun. Tapi mereka yang telah jadi tersangka dan divonis sebagai pelaku kejahatan diburu tanpa henti,” ujar […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com– Anggota Komisi III DPR RI dari FPKS Aboe Bakar Alhabsyi mengatakan, PKS akan bersungguh-sungguh mengawal revisi Undang-undang Terorisme Nomor 15 Tahun 2003 agar tidak menjadi penyalah gunaan wewenang. “Kami akan bekerja keras karena masukan-masukan dari masyarakat yang kami terima benar. Jangan sampai nanti UU Terorisme itu disalahgunakan menjadi abuse of power,” katanya, Jumat, […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com— Gabungan Aktifis Lintas Kampus (GALAK) Sulawesi Selatan menilai, kinerja Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulsel selama ini masih jauh dari apa yang diharapkan publik di Sulsel. “Hasil Focus Grub Discusian (FGD) dan kajian kami dari lembaga Kampus dan lembaga pergerakan serta Penggiat Kebijakan Public di Sulawesi Selatan. Di mana poinnya adalah belum berjalannya Program Kapolda […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com-Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan yang mengatur transportasi online. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 32 tahun 2016 tentang Penyelenggaraaan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek menggantikan KM 35 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum. Permen ini telah disahkan pada 28 Maret 2016. Dan […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Kepala Kepolisian RI (Kapolri) Jenderal Badrodin Haiti mengatakan akan mengawasi dan mengevaluasi kinerja Polri sebelum menangkap terduga teroris. Menurut Badrodin, hal ini dilakukan agar kejadian seperti penangkapan Siyono tak terulang kembali. “Sudah saya sampaikan untuk mencegah kejadian seperti itu. Kita mengevaluasi kemudian kita akan tentukan kebijakan. Dengan demikian, setiap penangkapan yang terduga teroris bisa […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.com— Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan potensi kerugian negara di SKK Migas sebesar 4 triliun. Pemeriksaan BPK terhadap perhitungan bagi hasil migas pada SKK Migas tahun 2014 menemukan penyimpangan yang menakjubkan. Lembaga auditor negara ini menemukan penyimpangan yang dilakukan 7 KKKS. “Hasil pemeriksaan BPK atas perhitungan bagi hasil migas pada SKK Migas menunjukkan antara […]Read More