JAKARTA, LintasParlemen.com–Nias – Satu minggu terakhir pasokan listrik di Kepulauan Nias tidak stabil. Akibatnya beberapa wilayah tidak mendapat aliran listrik sejak satu minggu yang lalu. Mengenai hal ini, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi menanggapi, saat ini pihaknya masih menunggu renegoisasi antara PT. PLN Sumatera Utara dengan PT. American Power Rental (APR) […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Komisioner Komisi Kepolisian Nasional Edi Putra Hasibuan mengatakan, anggota Detasemen Khusus 88 Antiteror yang terlibat pada kasus kematian Siyono harus dihukum oleh peradilan pidana. “Kalau benar ada prosedur yang dilanggar sehingga menyebabkan kematian Siyono, harus tetap diproses. Sebagai anggota Densus, hukumannya pasti lebih berat daripada masyarakat biasa,” kata Edi dihubungi di Jakarta, Selasa (5/4/2016). […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com – Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi berjanji bakal mengungkap para pihak yang ikut terlibat dalam kasus dugaan suap PT Agung Podomoro Land (APL) terkait pengesahan Rancangan Peraturan Daerah reklamasi teluk Jakarta. “Nanti ya setelah saya di BAP (menjalani pemeriksaan),” kata Sanusi di gedung KPK, Jakarta, Selasa (5/4/2016). Sanusi hari ini sedianya […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.Com – Ada sejumlah alasan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok layak jadi tersangka. Hal itu disampaikan oleh advokat senior Dr Eggi Sudjana pada Lintasparlemen.com di Jakarta, Ahad (03/03). Di antara alasannya, lanjut Eggi, dalam konteks dokumen tentang pembelian lahan RS Sumber Waras itu sudah ada dokumen tentang hitungannya oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Sehingga dari […]Read More
Jakarta, Lintsparlemen.com–Wakil ketua Umum Gerindra Fadli Zon menaggapi soal tingginya elektabilitas calon petahana Basuki T Purnama (Ahok) dibanding dengan lawan-lawannya yang lain di Pilgub DKI 2017. Ia mengaku tidak terganggu dengan tingkat elektabilitas Ahok yang masih tinggi. Majunya Ahok sebagai calon gubernur adalah hak konstitusional. “Saya kira sah-sah saja. Itu kan hak konstitusional Ahok mau […]Read More
Jakarta, Lintasparlemen.com–Usulan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) agar diberikan kewenangan menyadap seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, telah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Ketua Komisi VI Farid Alfauzi mengatakan, kewenangan menyadap telah dicantumkan dalam draf revisi Undang-undang KPPU yang telah rampung dibahas di internal komisi. “Sudah masuk Prolegnas,” katanya di Kabupaten Bangkalan, Sabtu, (2/3/2016). Tidak dijelaskan […]Read More
Jakarta, Lintasparlemen.com–Pemerintah mengusulkan aturan mantan narapidana yang ingin maju pemilihan kepala daerah (pilkada) harus secara jujur dan terbuka mengumumkan kepada publik, terkait statusnya sebagai mantan narapidana. Sebagaimana dimuat dalam Pasal 45 ayat 2b draft revisi UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada yang telah diserahkan pemerintah ke DPR, Senin (28/3) lalu. Dimana dalam ayat tersebut […]Read More
Jakarta, Lintasparlemen.com–Tewasnya Siyono dalam kasus penangkapan yang dilakukan oleh Densus 88 Anti Teror Mabes Polri terus menuai kecaman dari berbagai pihak. Ketua Komisi HUKUM Dan HAM PB HMI (MPO), Andi Tantowi dalam pernyataannya mengatakan, Kasus tewasnya Siyono dalam penangkapan Densus 88 Antiteror Polri merupakan “tamparan” bagi penegakan HAM. “Tidak peduli kasus terorisme, narkoba, korupsi, dan […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com— Pengurus Besar (PB) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO mendesak untuk segera dilakukan investigasi dan audit kinerja Densus 88 Anti Teror menyusul tewasnya Siyono dalam kasus penangkapan yang dilakukan oleh Densus 88 Anti Teror Mabes Polri beberapa waktu yang lalu Ketua Komisi Hukum dan HAM PB HMI , Andi Tantowi dalam pernyataannya mengatakan, pihaknya […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com— Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) MPO angkat bicara terkait kasus tewasnya Siyono dalam penangkapan yang dilakukan oleh Densus 88 Anti Teror Polri. Ketua Komisi Hukum dan HAM PB HMI, Andi Tantowi mengungkapkan, hak untuk hidup merupakan hak setiap warga negara yang diakui dalam UUD 1945 dan tidak bisa dikurangi dalam kondisi […]Read More
