Jakarta, LintasParlemen.com-Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) bersama dengan PP Muhammadiyah, dan persatuan Dokter Forensik Indonesia melakukan autopsi terhadap Siyono (34), terduga teroris asal Klaten, Jawa Tengah yang tewas dalam proses penangkapan. Dari hasil autopsi tersebut, terungkap sejumlah fakta yang bertentangan dengan hal-hal yang sebelumnya diungkapkan oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Di antaranya […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, menjadwalkan pemeriksaan terhadap bos Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma alias Aguan dan Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Sunny Tanuwidjaja. Mereka berdua bakal diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pembahasan dua raperda tentang reklamasi Teluk Jakarta. “Iya hari ini dijadwalkan pemeriksaan Aguan […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengatakan santunan Rp100 juta untuk keluarga terduga teroris asal Klaten, Siyono, adalah uang pribadi dari Kepala Densus 88 Antiteror Mabes Polri Brigjen Edy Hartono. “Biasa kalau kita ada kematian pasti ada rasa simpati lah. Sebagai rasa berdukacita. Itu sah-sah saja. Itu bukan uang negara. Uang pribadi dari Kadensus. Ya boleh […]Read More
Jakarta,LintasParlemen.com–Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok pada Selasa 12 April besok akan mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kedatangan Ahok tersebut dalam rangka memenuhi panggilan KPK terkait kasus pembelian lahan RS Sumber Waras. Ketika ditanya, Ahok memastikan dirinya akan menghadiri panggilan KPK tersebut dalam kapasitasnya sebagai saksi pada skandal dugaan korupsi RS Sumber […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.com–Nias – Satu minggu terakhir pasokan listrik di Kepulauan Nias tidak stabil. Akibatnya beberapa wilayah tidak mendapat aliran listrik sejak satu minggu yang lalu. Mengenai hal ini, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi menanggapi, saat ini pihaknya masih menunggu renegoisasi antara PT. PLN Sumatera Utara dengan PT. American Power Rental (APR) […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Komisioner Komisi Kepolisian Nasional Edi Putra Hasibuan mengatakan, anggota Detasemen Khusus 88 Antiteror yang terlibat pada kasus kematian Siyono harus dihukum oleh peradilan pidana. “Kalau benar ada prosedur yang dilanggar sehingga menyebabkan kematian Siyono, harus tetap diproses. Sebagai anggota Densus, hukumannya pasti lebih berat daripada masyarakat biasa,” kata Edi dihubungi di Jakarta, Selasa (5/4/2016). […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com – Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi berjanji bakal mengungkap para pihak yang ikut terlibat dalam kasus dugaan suap PT Agung Podomoro Land (APL) terkait pengesahan Rancangan Peraturan Daerah reklamasi teluk Jakarta. “Nanti ya setelah saya di BAP (menjalani pemeriksaan),” kata Sanusi di gedung KPK, Jakarta, Selasa (5/4/2016). Sanusi hari ini sedianya […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.Com – Ada sejumlah alasan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok layak jadi tersangka. Hal itu disampaikan oleh advokat senior Dr Eggi Sudjana pada Lintasparlemen.com di Jakarta, Ahad (03/03). Di antara alasannya, lanjut Eggi, dalam konteks dokumen tentang pembelian lahan RS Sumber Waras itu sudah ada dokumen tentang hitungannya oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Sehingga dari […]Read More
Tanggapi Elektabilitas Ahok, Fadli Zon Ingatkan Kasus RS Sumber Waras
Jakarta, Lintsparlemen.com–Wakil ketua Umum Gerindra Fadli Zon menaggapi soal tingginya elektabilitas calon petahana Basuki T Purnama (Ahok) dibanding dengan lawan-lawannya yang lain di Pilgub DKI 2017. Ia mengaku tidak terganggu dengan tingkat elektabilitas Ahok yang masih tinggi. Majunya Ahok sebagai calon gubernur adalah hak konstitusional. “Saya kira sah-sah saja. Itu kan hak konstitusional Ahok mau […]Read More
Jakarta, Lintasparlemen.com–Usulan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) agar diberikan kewenangan menyadap seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, telah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Ketua Komisi VI Farid Alfauzi mengatakan, kewenangan menyadap telah dicantumkan dalam draf revisi Undang-undang KPPU yang telah rampung dibahas di internal komisi. “Sudah masuk Prolegnas,” katanya di Kabupaten Bangkalan, Sabtu, (2/3/2016). Tidak dijelaskan […]Read More