Jakarta, Lintasparlemen.com–Komisi Pemberantasan Korupsi mengendus indikasi korupsi terkait pengelolaan minyak dan gas di Pertamina. Salah satunya adalah tempat penyewaan terminal penyimpanan bahan bakar minyak di Merak. “Iya ada. Tadi kan sudah disebut salah satunya di Merak,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo usai menerima kehadiran Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto di markas KPK, Jakarta, Kamis (24/3/2016) […]Read More
Jakarta, Lintasparlemen.com – Kasus bentrokan Kapal Pengawas Hiu 11 milik Kementerian Kelautan dan Perikanan (Kementerian KKP) di wilayah sekitar Natuna dengan kapal patroli pantai (Coast Guard) milik Angkatan Laut Tiongkok pada Minggu dini hari tanggal 20 Maret 2016 harus disikapi dengan tegas. Bila dibiarkan, bukan hal tidak mungkin Tiongkok akan caplok wilayah Indonesia. Menteri Kordinator […]Read More
Jakarta, Lintasparlemen.com – Layanan transportasi berbasis aplikasi (online) membuat sejumlah transportasi konvensional merasa tersaingi untuk mendapatkan pelanggan. Hari ini (22/3), Jakarta di penuhi para sopir taksi yang melakukan mogok massal memprotes adanya layanan tersebut. Ketua Badan Relawan Nusantara (BRN), Edysa Tarigan meminta secara tegas kepada pemerintah Indonesia untuk tidak menutup mata dan telinga kepada operator […]Read More
Jakarta, Lintasparlemen.com – Kasus bentrokan Kapal Pengawas Hiu 11 milik Kementerian Kelautan dan Perikanan (Kementerian KKP) di wilayah sekitar Natuna dengan kapal patroli pantai (Coast Guard) milik Angkatan Laut Tiongkok pada Minggu dini hari tanggal 20 Maret 2016 harus disikapi dengan tegas. Bila dibiarkan, bukan hal tidak mungkin Tiongkok akan caplok wilayah Indonesia. “Sepertinya memang Tiongkok […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com- Gerakan Buruh Indonesia (GBI) menuntut penghentian kriminalisasi dan pembebasa terhadap 26 aktifis yang ditahan sejak beberapa waktu yang lalu. Presidium GBI, Said Iqbal dalam keterangannya mengungkapkan, ekonomi Neoliberal yang diterapkan oleh pemerintah semakin diiringi dengan penindasan pada gerakan rakyat seperti kaum buruh. Unjuk rasa damai buruh pada tanggal 30 Oktober 2015 berbuntut Tindakan […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, Hasanuddin, akhirnya resmi menyandang status tersangka. Penetapan tersangka tersebut dilekatkan pasca dirinya terbukti telah mengkonsumsi narkoba sesuai dengan hasil pemeriksaan Labfor Polri Cabang Makassar, Jumat (18/3/2016). Dilansir dari Rakyatku.com, Kapolres Jeneponto AKBP Joko mengungkapkan, ia memastikan Hasanuddin ditetapkan sebagai tersangka. “Iya betul dia positif menggunakan narkoba. […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com— Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said melalui kuasa hukumnya, secara resmi melaporkan Mantan Dirjen Mineral dan Batubara (Minerba) Simon F Sembiring ke Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya. Kuasa Hukum menteri Sudirman Said yang berjumlah 6 orang, telah melayangkan surat pemberitahuan kepada Simon F Sembiring tertanggal 4 Maret 2016 terkait telah […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.Com – Akhir-akhir ini wacana terkait restrukturisasi di tubuh Mahkamah Agung (MA) dalam pembahasan. Tujuan restrukturisasi itu untuk menangani perkara hingga ke tingkat kasasi di MA. Komisi III DPR RI sebagai mitra kerja MA sangat mendukung proses restrukturisasi di MA tersebut. Karena upaya baik itu dinilai untuk menjalankan sistem lima kamar lebih efektif dalam […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.Com – Setelah sempat menimbulkan polemik dan penolakan dari berbagai pihak. Akhirnya Presiden Joko Widodo menunda rencana pemerintah membahas Revisi Undang-Undang Pemberantasan Korupsi (Revisi UU KPK) dalam Program Legislasi Nasional 2016. Langkah Jokowi ini dinilai oleh berbagai kalangan sebagai keputusan tepat dan patut diberikan apresiasi. Karena Jokowi mendengar aspirasi publik dan secara subtansi Revisi […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.Com – Ketua Departemen Hukum dan HAM Partai Golkar Munas Bali Djafar Ruliansyah Lubis menilai Menkumham Yassona H Laoly sudah tersudut atas permainan dagelan politiknya terhadap hukum di Indonesia. Menurut Djafar, tak ada lagi yang bisa dia dilakukan menkumham kecuali mencabut SK Golkar dengan memperpanjang Munas Riau 2012 dan menerbitkan SK Golkar Hasil Munas […]Read More
