JAKARTA, Lintasparlemen.Com – Rancangan Undang-undang (RUU) Jabatan Hakim yang masuk dalam Prolegnas Prioritas 2016 diharapkan mampu menjadi dasar peraturan yang jelas bagi hakim dalam menjalankan tugas. Menurut Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani, ada beberapa hal yang menjadi poin pembahasan dalam RUU Jabatan Hakim. Diantaranya status profesi hakim, rekrutmen dan pemberhentian hakim, serta pengawasan […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.Com – DPR RI terus mendorong Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk berperan aktif dalam memerangi bahaya narkoba dengan melakukan tes urine secara berkala kepada kepala dan wakil kepala daerah di seluruh Indonesia. Saat ditemui awak media usai pertemuan dengan Duta Besar Mongolia Mdm Shagdar Battsetseg, di Gedung Nusantara III DPR RI, Rabu (30/03) Anggota […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.Com – Komisi III DPR RI mendesak kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mengevaluasi kinerja lembaga pemasyarakatan (lapas) di Indonesia. Kemenkumham dituntut mampu menjamin keamanan dalam lapas, dan mampu menindak tegas setiap pelaku kerusuhan di lapas. Hal ini menyusul kembali terjadinya kerusuhan di lapas beberapa waktu lalu di Lapas Malabero Bengkulu. Kerusuhan dipicu perlawanan dari […]Read More
Jakarta, Lintasparlemen.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta menghormati proses praperadilan yang diajukan tiga orang tersangka kasus pemerasan berkaitan dengan restitusi lebih bayar pajak dari PT EDMI. Mereka diduga melakukan pemerasan senilai Rp 75 juta. “Kami minta KPK menghormati proses hukum praperadilan yang sedang kami ajukan di pengadilan Jakarta Selatan dengan nomor regestrasi 037/SH/SP/III/2016, KPK […]Read More
Jakarta, Lintasparlemen.com–Sektor Penegakan Hukum dikepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali dicederai pasca putusan bebas terdakwa penganiayaan terhadap penduduk Desa Sathean Kecamatan Keicil, Kota Tual, Maluku. Direktur Eksekutif Indonesia Justice Watch (IJW) Akbar Hidayatullah menduga adanya praktik jual beli hukum dalam penanganan kasus penganiayaan terhadap korban atas nama Albertus Horokubun, Arnoldus Horokubun, dan Clemens Renjaan itu. […]Read More
Jakarta, Lintasparlemen.com–Wakil Ketua Badan Pekerja Anti Corruption Committee Sulawesi, Abdul Kadir Wokanubun, mendesak Kejaksaan Tinggi untuk segera menuntaskan pengusutan kasus korupsi dana bantuan sosial pemerintah provinsi Sulawesi Selatan pada 2008. Penyidikan kasus korupsi itu dinilai jalan di tempat alias mandek. Hampir sebulan terakhir, tim penyidik diketahui tidak pernah lagi melakukan pemeriksaan saksi-saksi. Kejaksaan juga tidak […]Read More
Jakarta, Lintasparlemen.com–Tuntutan PNPM agar menjadi pendamping desa tanpa mengikuti tahap seleksi merupakan hal yang keliru. Sikap dan permintaan PNPM merupakan bentuk pelanggaran Undang-undang. kata Ketua Pekerja Sosial Masyarakat Provinsi Banten, Muhayar. Hal itu disebutkan Muhayar terkait banyaknya desakan bekas fasilitator Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), yang tergabung dalam Forum Pendamping Profesional Indonesia agar ditetapkan sebagai […]Read More
Jakarta, Lintasparlemen.com–Menurut hasil dari audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk APBD DKI Jakarta tahun 2013, mengindikasikan adanya keterlibatan korupsi Jokowi-Ahok saat mereka menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur. Hasil dari audit BPK atas APBD DKI Jakarta tahun 2013, menemukan sekitar 86 proyek di DKI yang Ganjil. Sehingga berpotensi merugikan daerah dengan total […]Read More
Jakarta, Lintasparlemen.com – Wakil Ketua Komisi I DPR RI TB Hasanuddin berpendapat, masuknya nama Santoso, ke dalam daftar teroris paling berbahaya oleh pemerintah Amerika Serikat (AS), merupakan bentuk penilaian secara sepihak negeri Paman Sam tersebut. (Baca: Dapat Dukungan Penuh, Kang TB Hasanuddin Siap Maju Pilgub Jabar 2018) Santoso kini tengah bersembunyi di wilayah Poso, Sulawesi Tengah. Personel […]Read More
