Jakarta, Lintasparlemen.com–Sektor Penegakan Hukum dikepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali dicederai pasca putusan bebas terdakwa penganiayaan terhadap penduduk Desa Sathean Kecamatan Keicil, Kota Tual, Maluku. Direktur Eksekutif Indonesia Justice Watch (IJW) Akbar Hidayatullah menduga adanya praktik jual beli hukum dalam penanganan kasus penganiayaan terhadap korban atas nama Albertus Horokubun, Arnoldus Horokubun, dan Clemens Renjaan itu. […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com— Ketua DPC Partai Gerindra Jakarta Timur, Adi Kurnia S di hadapan para jamaah maulid Nabi Muhammad SAW pada Sabtu (26/3/2016) kemarin, menyinggung gaya kepemimpinan Ahok selama ini yang dianggap tidak pro pada kaum muslim. Menurutnya, Ahok dalam kapasitasny sebagai pemimpin di DKI justru kerap kali menyinggung bahkan melukai umat muslim. “Dimana pak gubernur […]Read More
Jakarta, Lintasparlemen.com–Wakil Ketua Badan Pekerja Anti Corruption Committee Sulawesi, Abdul Kadir Wokanubun, mendesak Kejaksaan Tinggi untuk segera menuntaskan pengusutan kasus korupsi dana bantuan sosial pemerintah provinsi Sulawesi Selatan pada 2008. Penyidikan kasus korupsi itu dinilai jalan di tempat alias mandek. Hampir sebulan terakhir, tim penyidik diketahui tidak pernah lagi melakukan pemeriksaan saksi-saksi. Kejaksaan juga tidak […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com– DPC Partai Gerindra Jakarta Timur dalam rangka memaksimalkan nilai-nilai religius di kalangan jajaran struktural pengurus Partai Gerindra di wilayah Jaktim, telah dilaksanakakan penyelenggarakan peringatan maulid Nabi besar Muhammad SAW, yang dilaksanakan pada hari Sabtu, 26 Maret 2016 di Masjid Jami Baitushodikin, Jalan Otista Raya Bidara Cina kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Ketua DPC Partai […]Read More
Jakarta, Lintasparlemen.com–PT Pertamina (Persero) meluncurkan Pertalite sekaligus melakukan uji pasar di Manado, Sulawesi Utara, mulai hari ini Sabtu, 26/3/2016. Sedangkan penjualan pertama sudah berlangsung sejak dua hari lalu. Peluncuran tersebut diresmikan oleh Direktur Pemasaran Pertamina Ahmad Bambang dan Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) COCO Boulevard. Menurut General Manager […]Read More
Jakarta, Lintasparlemen.com–Tuntutan PNPM agar menjadi pendamping desa tanpa mengikuti tahap seleksi merupakan hal yang keliru. Sikap dan permintaan PNPM merupakan bentuk pelanggaran Undang-undang. kata Ketua Pekerja Sosial Masyarakat Provinsi Banten, Muhayar. Hal itu disebutkan Muhayar terkait banyaknya desakan bekas fasilitator Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), yang tergabung dalam Forum Pendamping Profesional Indonesia agar ditetapkan sebagai […]Read More
Jakarta, Lintasparlemen.com–Menurut hasil dari audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk APBD DKI Jakarta tahun 2013, mengindikasikan adanya keterlibatan korupsi Jokowi-Ahok saat mereka menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur. Hasil dari audit BPK atas APBD DKI Jakarta tahun 2013, menemukan sekitar 86 proyek di DKI yang Ganjil. Sehingga berpotensi merugikan daerah dengan total […]Read More
Jakarta, Lintasparlemen.com–Setelah Presiden Jokowi menetapkan pengelolaan Blok Masela dilakukan melalui kilang darat (offshore LNG), kabar baru datang dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, dikabarkan mundur dari jabatannya. Penyebabnya, karena usulannya terkait dengan pengembangan Blok Masela ditolak Presiden Joko Widodo. Namun Mantan direktur utama PT Pindad menepis kabar itu, justru ia menganggap […]Read More
Jakarta, Lintasparlemen.com–Presiden Joko Widodo diminta mengevaluasi Menteri ESDM Sudirman Said dan Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi karena lebih mementingkan kepentingan investor asing dalam pengembangan Blok Masela. “Ngapain mempertahankan pejabat yang tidak membela kepentingan nasional kita. Sebaiknya, presiden copot saja,” ujar Pendiri sekaligus Direktur Archipelago Solidarity Foundation Engelina Pattiasina di Jakarta, Kamis (24/3/2016) Menurutnya, Sudirman Said […]Read More
Jakarta, Lintasparlemen.com–Ahmad Erani Yustika, Dirjen Pembangunan dan Pengembangan Masyarakat Desa (PPMD), menegaskan, bahwa tidak adanya politisasi dalam rekrutmen pendamping desa. Jika terbukti politisasi, hal tersebut akan sangat dengan mudah untuk dilacak. “Buktinya mana kalau memang ada politisasi, jangan mentang-mentang Menterinya dari partai politik, semua dianggap politisasi. Jika ada penyimpangan laporkan saja, tidak ada pandang bulu,” […]Read More