Jakarta, Lintasparlemen.com–Wakil Ketua DPR Fadli Zon menganggap teguran Wakil Presiden ke Meneteri tidak mesti dilakukan dengan surat menyurat. Mestinya dapat dilakukan dalam sidang kabinet. Akan tetapi ia mengapresiasi sikap dari Wapres Jusuf Kalla yang menegur Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti. “Kalaupun ingin menegur atau mengevaluasi kinerja Susi, JK bisa menyampaikannya dalam rapat kabinet,” sebut Fadli […]Read More
Jakarta, Lintasparlemen.com–Pemerintah mengusulkan aturan mantan narapidana yang ingin maju pemilihan kepala daerah (pilkada) harus secara jujur dan terbuka mengumumkan kepada publik, terkait statusnya sebagai mantan narapidana. Sebagaimana dimuat dalam Pasal 45 ayat 2b draft revisi UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada yang telah diserahkan pemerintah ke DPR, Senin (28/3) lalu. Dimana dalam ayat tersebut […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.Com – Sindiran Presiden RI Joko Widodo terhadap lembaga DPR khususnya Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bakal berbuntut panjang. Pasal, sejumlah anggota dewan mengecam pesan sang Presiden untuk tidak terlalu produktif memproduksi undang-undang. Jokowi mempertanyakan tujuan DPR menghasilkan UU terlalu banyak. Bagi Jokowi, yang terpenting bukanlah kuantitas undang-undang, melainkan kualitas undang-undang tersebut. Malah dengan […]Read More
Jakarta, Lintasparlemen.com–Jelang Perebutan Kursi DKI Jakarta, beberapa kandidat sudah mulai merilis hasil Survei, salah satunya kandidat Incumbent Basuki Tjahja Purnama atau akrab disapa Ahok. Seperti diberitakan, Ahok yang masih menjabat Gubernur DKI, dinyatakan sebagai kandidat terkuat Saat ini. Charta Politika Indonesia menyatakan, Basuki Tjahaja Purnama sebagai kandidat kuat calon gubernur di Pilgub DKI 2017. Namun, […]Read More
Jakarta, Lintasparlemen.com–Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarul Zaman mengatakan saat ini sudah masuk Surat Presiden (Surpres) tentang revisi UU Pilkada. Selanjutnya draft tersebut akan dibacakan dalam Rapat Paripurna DPR pada pembukaan Masa Sidang Ke-IV tahun Sidang 2015-2016. “Nanti saat pembukaan masa sidang tanggal 6 April 2016 dibacakan dalam Rapat Paripurna,” seperti dikutif dari CNN, Kamis […]Read More
Jakarta, Lintasparlemen.com–Anggota DPR Wihadi Wiyanto, meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk belajar lagi ilmu tata negara. Permintaan ini disampaikan, karena Jokowi sempat menyindir DPR jangan terlalu banyak membuat undang-undang. Wihadi Wiyanto Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra ini, dengan tegas mengatakan, DPR membuat undang-undang sesuai kebutuhan masyarakat. Menurutnya, tugas utama DPR membuat undang-undang. “Presiden suruh belajar […]Read More
Jakarta, Lintasparlemen.com—Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) Pedesaan mendapat perhatian serius dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Di mana, program tersebut sebenarnya telah berakhir sejak 31 Desember 2014 yang lalu. Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Ahmad Erani Yustika menjelaskan, pemerintah pada periode sebelumnya yang dimandatkan kepada Susilo Bambang Yudhoyono, tepatnya pada tahun […]Read More
Jakarta, Lintasparlemen.com–Hak penyandang disabilitas dalam mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik semakin kuat dengan adanya Undang-Undang Penyandang Disabilitas yang telah disepakati Pemerintah dan DPR untuk disahkan, kata Ketua Komisi VIII DPR Saleh Partaonan Daulay. “Undang-Undang Penyandang Disabilitas salah satunya mengatur tentang hak aksesibilitas dan pelayanan publik untuk penyandang disabilitas,” kata Saleh di Jakarta, Rabu (30/3/2016) […]Read More
Jakarta, Lintasparlemen.com–Pekan depan, Kabupaten Simalungun sudah akan kembali dipimpin bupati defenitif. Hal ini terkait dengan surat usulan pelantikan kepala daerah terpilih yang telah disampaikan secara resmi beberapa hari yang lalu oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi ke Kementerian Dalam Negeri beberapa. “Untuk Simalungun surat usulan (pelantikan) sudah kami terima,” ujar Sekretaris Direktorat […]Read More
Jakarta, Lintasparlemen.com–Kini antara Wakil Presiden Jusuf Kalla yang meminta Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti untuk mengevaluasi moratorium izin kapal ikan eks-asing dan larangan pemindahan muatan di laut atau transshipment karena membuat ribuan pekerja kapal dan pabrik pengolahan ikan menganggur. Dalam surat tiga halamannya untuk Susi Pudjiastuti, Jusuf Kalla menyebut hampir 11.000 pekerja industri perikanan […]Read More