Jakarta, LintasParlemen.com– Keputusan Presiden yang ingin melanjutkan proyek reklamasi dinilai menimbulkan keanehan oleh banyak pihak. Sekretaria Metropolitan Study Centre (MSC), Adi Solihin mengungkapkan, keanehan tersebut dapat dilihat dari apa yang mendasari keputusan Presiden ingin melanjutkan proyek reklamasi sementara para pembantu di kabinetnya dan mitra kerja di DPR merekomendasikan agar reklamasi dihentikan. “Indonesia memang perlu dibangun, […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com--Wakil Ketua Baleg DPR RI Firman Soebagyo, mendorong agar kasus reklamasi tidak hanya berhenti melalui putusan pengadilan PTUN, tetapi harus segera didorong ke ranah penegak hukum seperti KPK. Sekjen Depinas Soksi ini mengungkapkan, jika kebijakan pembangunan reklamasi memang nyata melanggar ketentuan UU yang ada. “Keputusan itu hendaknya tidak cukup sampai di tingkat pengadilan tetapi […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.com – PDIP menjajaki koalisi ‘gemuk’ dengan sejumlah partai yang disebut-sebut sebagai cara untuk menjegal Cagub DKI incumbent Basuki T Purnama (Ahok). Sempat menyebut ingin kembali duet dengan Djarot Saiful Hidayat di Pilgub 2017, apakah Ahok terpojok? Perkembangan terbaru soal Pilgub DKI ini adalah bagaimana PDIP mulai melakukan komunikasi secara terbuka dengan Gerindra, PKS, […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Jelang pembacaan Putusan Gugatan Pulau G, Nur Saepudin salah seorang penggugat menggalang dukungan publik melalui petisi online. Petisi yang telah mencapai dukungan melebihi 300 penandatangan dalam waktu 15 jam sejak diluncurkan pada 19 Mei 2016 ini ditujukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. “10 hari lagi, kita ingin mendengarkan Majelis Hakim membacakan putusan PENCABUTAN […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.com – Sekretaris Metropolitan Study Center Adi Solihin menilai bahwa penggusuran di perkampungan pesisir pantai bagian dari suksesi reklamasi di ibukota negara DKI Jakarta. Menurut Adi, menata kawasan yang dikenal kumuh itu merupakan kewajiban dan tugas Pemerintah DKI Jakarta di bawah kendali Gubernuh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok saat ini. “Kami melihatnya, penataan kawasan […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Metropolitan Study Center menilai bahwa peristiwa penggusuran di perkampungan pesisir pantai di Jakarta bagian dari suksesi reklamasi. “Penataan kawasan kumuh di bantaran sungai dan pesisir pantai adalah sebuah keniscayaan bahkan menjadi sebuah keharusan bagi Pemprov DKI Jakarta .Namun penataan bukan berarti memindahkan, menata sesuatu yang kurang baik menjadi sesuatu yang baik dapat di lakukan […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com– Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendesak kepada pemerintah untuk memberikan perhatian khusus terhadap pelanggaran yang kembali dilakukan oleh Maskapai penerbangan, Lion Air. Ketua Harian YLKI, Tulus Abadi mengungkapkan, maskapai Lion Air yang terkesan abai menaati mekanisme aturan keimigrasian di Bandara Soekarno Hatta menjadi pelanggaran berat yang tidak bisa ditoerir. “Kasus ini tidak boleh […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Selain sering mengalami delay, pesawat Lion Air kembali menjadi perbincangan di media sosial. Kali ini perusahaan penerbangan milik taipan anggota Wantimpres, Rusdi Kirana, dipersoalkan karena tidak mengarahkan penumpang warga negara asing melewati pos imigrasi sebagaimana lazimnya. Hal itu pertama kali diungkapkan oleh pemilik akun Zara Zettira atas pengalaman rekannya. Zara menceritakan, anak rekannya yang […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com-Ramainya perbincangan publik terkait adanya kebangkitan gerakan komunis di negeri ini , harus disikapi secara serius oleh aparatur pemerintah dan segenap lapisan masyarakat. Walaupun banyak pihak yang mengatakan bahwa pemberitaan komunis hanyalah sebuah agenda pengalihan issue yang dilakukan secara sistemik dan terorganisir.tapi apapun alasannya, kewaspadaan terhadap bahaya laten komunis harus tetap disikapi secara serius. […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.com- Komisi Pemberantasan Korupsi mengumpulkan bukti terkait pernyataan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang yang dinilai menyinggung Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). “Kalau kasusnya Pak Saut, sedang ada pulbaket (pengumpulan bahan keterangan), artinya mencoba mencari tahu apakah memang ada norma etika yang dilanggar,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo di Jakarta, Kamis (12/5/2016) kemarin. Pada Talk Show […]Read More
