Jakarta, Lintasparlemen.com--Anggota DPD asal Sulbar, Muhammad Asri Anas mengatakan, dirinya bakal mengunakan jalur independen untuk maju sebagai calon Gubernur di Pilgub Sulbar 2017 mendatang. “Saya akan tetap maju dengan mengunakan jalur independen. Saya lebih enjoi dengan mengunakan jalur ini, tinggal bagaimana saya mengerahkan Tim untuk mengumpulkan KTP,” katanya di Makassar, Minggu (24/4/2016). Menurutnya, saat ini […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Anggota DPR RI yang juga politisi partai NasDem, Akbar Faizal yang disebut-sebut akan ikut bertarung dalam Pemilihan Gubernur Sulsel 2018 mengaku akan tetap optimis untuk mendapat rekomendasi partai NasDem, sebagai salah satu partai pengusungnya. Akbar mengatakan, partai besutan Surya Paloh itu akan mengusungnya, jika hasil survei menunjukkan tingkat elektabilitasnya cukup tinggi. “Kalau kemudian ternyata […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada) kembali digugat di Mahkamah Konstitusi. Kali ini pemohonnya adalah Perhimpunan Jiwa Sehat, Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA PENCA), Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), serta seorang warga negara Indonesia bernama Khorunnisa Nur Agustyati. Para pemohon mempermasalahkan konstitusionalitas Pasal […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Achmad Dimyati Natakusumah memastikan diri mengikuti Pemilihan Gubernur (Pilgub) Banten melalui jalur independen di ajang Pilkada 15 Februari 2017 mendatang. Berikut ini Riwayat Hidup AHMAD DIMYATI NATAKUSUMAH: Nama lengkap : H. R. Achmad Dimyati Natakusumah. Tempat Tanggal lahir : Tangerang, 17 September 1966 Jenis kelamin : […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Achmad Dimyati Natakusumah memastikan diri mengikuti Pemilihan Gubernur (Pilgub) Banten melalui jalur independen di ajang Pilkada 15 Februari 2017 mendatang. Akhir-akhir ini nama Sekjen PPP ini santer diperbincangkan masyarakat Banten untuk memimpin Provinsi tersebut. Dimyati-begitu biasa disapa-lahir di Tangerang 17 September 1966 lalu, […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com– Cucu presiden pertama Indonesia, Puti Guntur Soekarno menyatakan siap maju sebagai calon Gubernur pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 apabila ditugaskan partainya, PDI Perjuangan. “Setiap kader partai harus siap,” kata Puti di sela acara kebudayaan sunda, di Mustikajaya, Kota Bekasi, seperti dilansir dari media online, Sabtu (16/4/2016] malam. Sejauh ini, kata Puti, belum […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Kementerian dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktur Bina Keuangan Daerah (Keuda) Reydonnyzar Moenek mengingatkan pemerintah daerah agar menyiapkan anggaran dana sebesar Rp 2,9 triliun untuk kebutuhan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2017. Jumlah tersebut dialokasikan untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu sebesar Rp 2,4 triliun, Bawaslu Rp 426 miliar, dan pengamanan Rp […]Read More
Penundaan Pilkades Ditengarai Tendensius, Ratusan Warga Kolaka Utara Demo ke
Lasusua, LintasParlemen.com— Ratusan Masyarakat Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara mendatangi kantor DPRD Kolaka Utara di Lasusua pada Senin (4/4/2016). Kedatangan masyarakat tersebut sebagai bentuk protes dan aksi demonstrasi terkait penundaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di puluhan Desa yang ada di Kolaka Utara. Massa yang terdiri dari masyarakat bersama dengan beberapa aktifis mahasiswa tersebut mendesak pemerintah […]Read More
Tanggapi Elektabilitas Ahok, Fadli Zon Ingatkan Kasus RS Sumber Waras
Jakarta, Lintsparlemen.com–Wakil ketua Umum Gerindra Fadli Zon menaggapi soal tingginya elektabilitas calon petahana Basuki T Purnama (Ahok) dibanding dengan lawan-lawannya yang lain di Pilgub DKI 2017. Ia mengaku tidak terganggu dengan tingkat elektabilitas Ahok yang masih tinggi. Majunya Ahok sebagai calon gubernur adalah hak konstitusional. “Saya kira sah-sah saja. Itu kan hak konstitusional Ahok mau […]Read More
Jakarta, Lintasparlemen.com–Pemerintah mengusulkan aturan mantan narapidana yang ingin maju pemilihan kepala daerah (pilkada) harus secara jujur dan terbuka mengumumkan kepada publik, terkait statusnya sebagai mantan narapidana. Sebagaimana dimuat dalam Pasal 45 ayat 2b draft revisi UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada yang telah diserahkan pemerintah ke DPR, Senin (28/3) lalu. Dimana dalam ayat tersebut […]Read More