Jakarta, Lintasparlemen.com–Pengemis dan gelandangan yang terjaring razia Dinas Sosial DKI Jakarta akan menuju Panti Sosial Bina Insan (PSBI) 2 Cipayung, Jakarta Timur. Namun, tidak semua merasa nyaman berada di panti sosial. Bagi yang pernah merasakan berada di balik jeruji besi, panti sosial kalah nyaman. Panti sosial bertujuan menampung para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) tersebut […]Read More
Jakarta, Lintasparlemen.com–Sebanyak 99 pegawai negeri di lingkungan Pemprov Kalbar hanya lulusan sekolah dasar. Mereka terancam pensiun dini. Hal ini sesuai kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang hendak merasionalisasi aparatur sipil negara yang hanya lulusan SD, SMP, maupun SMA. Kebijakan Kemenpan RB itu mendapat tanggapan dari pemerintah daerah. Wakil Gubernur Kalbar Christiandy Sanjaya […]Read More
Jakarta, lintasparlemen.com–DPR RI meminta kepada Pemprov Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk proaktif dalam pendaftaran merek dan paten dari produk lokal. Hal ini sangat penting karena Indonesia telah memasuki era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Perlu ada strategi agar produk nasional dapat mempunyai daya saing dengan produk luar negeri. “Pemerintah daerah DIY harus peka, sejauh mana pemerintah […]Read More
Jakarta, Lintasparlemen.com–Pakar pertahanan negara dari UPN Veteran Jawa Timur, Prof Dr Ir Teguh Soedarto MP, berpendapat bela negara itu juga dapat diwujudkan dengan mengonsumsi produk sendiri atau produk dalam negeri. “Dalam konsep mempertahankan dan bela negara harus ditanamkan rasa memiliki sebuah negara dengan menggunakan produk dalam negeri dibandingkan dengan produk negara asing,” kata Rektor UPN […]Read More
Jakarta, Lintasparlemen.com–Program dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak harus dievaluasi menyusul terungkapnya jaringan eksploitasi anak yang terjadi di Jakarta. Hal tersebut disampaikan anggota DPR Komisi VIII, Tri Murny, Senin (28/3/2016). “Saya rasa Kementerian PP dan PA beserta kementerian dan lembaga terkait harus melakukan evaluasi apa penyebab tumpulnya program dan berbagai lembaga yang di danai oleh uang rakyat […]Read More
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Sumatera Utara (Sumut) Parlindungan Purba SH,MH mengatakan pemerintah seharusnya membekali nelayan tradisional dengan pengetahuan tentang batas-batas wilayah perairan agar meminimalisasi penangkapan dan dihukum oleh negara tetangga seperti Malaysia. Selain itu, pemerintah juga diharapkan dapat membekali para nelayan tradisional peralatan navigasi seperti Global Positioning System (GPS) untuk mengetahui posisi mereka […]Read More
Jakarta, Lintasparlemen.com–Pembahasan rencana pemerintah menaikkan iuran peserta mandiri Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan per tanggal 1 April mendatang, menuai penolakan di rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah. Alasannya, antara lain karena pelayanan BPJS sejauh ini dianggap belum maksimal melayani masyarakat dan lagi kekhawatiran akan semakin beratnya masyarakat jika iuran naik. Anggota Komisi B DPRD […]Read More
Jakarta, Lintasparlemen.com–Ketua Komisi IX DPR, Dede Yusuf Macan Effendi, menegaskan, pihaknya berkeberatan apabila rencana Pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan dibebankan kepada masyarakat yang tidak mampu. Pasalnya, DPR melihat bahwa di dalam peserta mandiri, khususnya yang kelas III, terdapat banyak warga kelas bawah kurang mampu. “Intinya (terkait wacana kenaikan iuran ini) kita keberatan jika kenaikan iuran […]Read More
Jakarta, Lintasparlemen.com–Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) menepis adanya kebocoran data di Data Center Kementerian Dalam Negeri. Hal ini berkaitan dengan munculnya aplikasi Cek KTP yang dapat diunduh di smartphone yang dapat mengecek informasi KTP di seluruh Indonesia. Aplikasi Cek KTP tersebut dikembangkan dalam sistem android dengan pengembang Mychael Cristian Go seorang junior programmer dari […]Read More
Jakarta, Lintasparlemen.com–Jasa-jasa yang ditorehkan Presiden pertama RI, Soekarno seperti tidak lekang oleh jaman. Untuk jasanya terhadap Indonesia, Soekarno mendapat penghargaan tertinggi dari Dewan Adat Nusantara, yakni Bintang Mahaputra. Saat memberikan penghargaan, Sultan Tallo ke-XIX, I Paricu Muhammad Akbar Amin Sultan Aliyah Daeng Manaba Karaengta’ Tanete mengatakan Bung Karno dinilai sebagai sosok yang sangat luar biasa. […]Read More