Makassar,LintasParlemen.com— Kota Makassar, Moh. Ramdhan ‘Danny’ Pomanto merasa ada kejanggalan yang terjadi terkait maraknya aksi Begal di Kota Makassar. Seperti dilansir dari kabarmakassar.com, Danny mengatakan, sepertinya ada keanehan, rata-rata masalah begal berbau politik yang melibatkan Wali Kota terus-menerus disalahkan. “Tidak apa-apa saya akan bekerja dengan baik. Karena kewenangan saya bukan di situ walaupun saya pimpinannya. […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.Com – Sejumlah kalangan mengusulkan agar revisi Undang-Undang tentang Pilkada termuat sanksi tegas untuk praktik money politics atau politik uang. Meski sudah termaktub dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang N o.1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi UU yang salah […]Read More
Opini Publik; Deparpolisasi Parpol dan Evaluasi Peran Bawaslu di Pilkada Salah satu pelajaran penting dari pelaksanaan Pilkada serentak tahap pertama 2015 adalah partai politik yang mempunyai kursi di DPRD tidak maksimal dalam memanfaatkan kewenangan dan kesempatannya untuk berkompetisi dalam mengusung calon kepala daerah. Hal ini terlihat, sebagian besar daerah Pilkada komposisi pasangan calonnya berjumlah 2 […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.Com – Ketua Departemen Hukum dan HAM Partai Golkar Munas Bali Djafar Ruliansyah Lubis menilai Menkumham Yassona H Laoly sudah tersudut atas permainan dagelan politiknya terhadap hukum di Indonesia. Menurut Djafar, tak ada lagi yang bisa dia dilakukan menkumham kecuali mencabut SK Golkar dengan memperpanjang Munas Riau 2012 dan menerbitkan SK Golkar Hasil Munas […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.Com -Ditolaknya kasasi kepengurusan Partai Golkar versi Munas Ancol oleh Mahkamah Agung (MA) terus berbuntut panjang hingga saat ini. Terus berembus angin politik Presiden Joko Widodo diminta mencopot Menteri Hukum dan HAM Yossana H Laoly. “Seharusnya Presiden untuk tidak berdiam diri atas sikap para pembantunya yang inskonstitusional terhadap hukum. Apalagi itu sekelas Menkumham Yasonna […]Read More
Yogyakarta, LintasParlemen.com— Lima mahasiswa Departemen Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta mengembangkan “bioplastik biji durian” atau kantong plastik dengan bahan baku biji durian. “Kami berupaya membuat plastik yang bersifat mudah terurai dengan memanfaatkan biji durian sebagai bahan pembuat plastik,” kata Fajar Bayu Prakoso yang merupakan ketua tim pengembang bioplastik biji durian itu di […]Read More
Makassar, LintasParlemen.com–Asosiasi Usaha Hiburan Malam (AUHM) menganggap pedagang kaki lima (PKL) di Jl Nusantara merupakan tedeng aling-aling prostitusi di kawasan itu. “Banyak orang yang sering salah paham bahwa usaha bar dan karokean yang ada, lekat dengan prostitusi. Padahal PKL di sana (Jl Nusantara) itu terkadang hanya kedok saja,” ujar Ketua Asosiasi Usaha Hiburan Malam (AUHM), […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Kasus dugaan penjualan manusia yang menimpa RR (14 th) siswi kelas 3 SMP di Kabupaten Maros, 22 Oktober lalu, kini sudah sampai ke DPRD Maros. Melalui aksi unjuk rasa yang dilakukan sejumlah elemen pemuda yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat dan Mahasiswa Untuk Keadilan (AMMUK) di Kantor DPRD Kota Kabupaten Maros, Jumat (11/3/2016) siang. Puluhan […]Read More
Jakarta, Lintasparlemen.com – Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman sangsi atas kekhawatiran bahwa kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) yang menggarap Lapangan Abadi, Blok Masela, di Laut Arafura, Maluku, akan meninggalkan proyek tersebut. Tenaga Ahli Menteri Bidang Energi Kemenko Kemaritiman, Haposan Napitupulu mengatakan, kecil kemungkinan KKKS yang menggarap Blok Masela, Inpex Corporation dan Shell Upstream Overseas Services hengkang. […]Read More
Jakarta, Lintasparlemen.com – Abdulrachim, selaku Tim Ahli Kementerian Koordinator Maritim mengungkapkan akar masalah Blok Masela di perairan Maluku yang menjadi perhatian publik belakangan ini. Ia menilai, hal ini dikarenakan Rizal Ramli menolak pembangunan kilang LNG di tengah laut. (offshore) “Yang bikin kisruh kan sebetulnya ini, karena Pak Rizal Ramli menginginkan pelaksanaan di darat. bukan karena […]Read More