Jakarta, Aktual.com— Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menyatakan akan melakukan revisi terhadap Undang-Undang Mineral dan Batubara (UU Minerba) Nomor 4 tahun 2009 yang memuat larangan ekspor konsentrat dan kewajiban pembangunan smelter bagi perusahaan tambang di Indonesia. Sudirman Said mengungkapkan, salah satu poin yang akan direvisi dalam UU Minerba tersebut adalah terkait […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com — Presiden RI, Joko Widodo dikabarkan telah menyetujui Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dilansiir dari Aktual.com, Jumat (19/2/2016), Pimpinan KPK tidak bisa menolak revisi UU KPK bila nantinya disepakati bersama antara pemerintah dengan DPR. “Kalau pimpinan KPK kan tidak bisa menolak, dia melaksanakan,” kata Luhut. Luhut menjelaskan bahwa Presiden Jokowi menyetujui revisi […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com— Penerbitan Surat Utang (SUN) oleh pemerintah hingga 16 Februari 2016 sebesar Rp135,9 triliun, dengan alasan dimanfaatkan untuk pembiayaan program pembangunan tercantum dalam APBN dikritik oleh Ekonom dari Universitas Indonesia (UI) Rizal Edi Halim. Rizal menilai, kebijakan pemerintah tersebut yang bertujuan untuk menjaga kondisi ekonomi nasional justru dianggap kurang tepat dan tak akan efektif […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Komisi VII, Satya W Yudha meengatakan hadirnya Kaukus Ekonomi Hijau (KEH) sebagai satu bentuk kongkret untuk ikut berpartisipasi dalam pertumbuhan ekonomi secara keberlanjutan (sustainable). “Keberadaan Kaukus Ekonomi Hijau ini menjadi arti tersendiri karena Kaukus ini sendiri sudah dirapatkan secara resmi oleh pimpinan DPR dan bahkan sudah mulai dipikirkan […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com-Kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Damayanti Wisnu Putranti (DWP), yang merupakan anggota Komisi V DPR-RI dari fraksi PDI Perjuangan merupakan pukulan telak terhadap kewibawaan lembaga wakil rakyat. Koordinator Nasional Koalisi Rakyat Maluku Anti Korupsi (KRAMAT), Fahris Bada mengungkapkan, kasus tersebut bukan saja menampar wajah wakil rakyat, […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.Com-Wakil Ketua Baleg DPR Firman Soebagyo menjawab keraguan publik terkait tujuan revisi UU KPK itu. Firman menyebutkan bahwa alasan utamanya untuk memperkuat peran KPK memberantas korupsi di Indonesia. Namun, publik menilai sebaliknya. Sehingga upaya atau niat baik DPR itu untuk menguatkan fungsi KPK melalui revisi UU disimpulkan negatif. Wakil Ketua Fraksi Golkar DPR ini […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.Com-Polemik perlu tidaknya merevisi UU KPK Nomor 30 Tahun 2002 terus menggelinding ke arena publik tanpa bisa dibendung. Padahal, menurut Wakil Ketua Baleg DPR Firman Soebagyo, revisi UU KPK itu tujuan utamanya untuk memperkuat peran KPK memberantas korupsi di Indonesia. Namun, publik menilai sebaliknya. Sehingga upaya atau niat baik DPR itu untuk menguatkan fungsi […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com– Jelang Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar, tensi dan manuver politik semakin panas. tak terkecuali bagi mereka yang menyatakan siap menjadi Ketua Umum Partai Golkar berikutnya. Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Golkar Sulawesi Selatan (Sulsel), Syahrul Yasin Limpo, yang juga menjabat sebagai Gubernur Sulsel, menyatakan keseriusannya untuk maju dan bertarung dalam […]Read More
MEDAN, LintasParlemen.com – Diduga karena membentuk organisasi Serikat Pekerja di perusahaan tempatnya bekerja, sebanyak 15 orang karyawan Teknik Sub PLN Rayon Sibuhuan, Kabupaten Padang Lawas dari perusahaan outsourcing PT Sumber Energi Sumatera (PT. Sentra) hingga saat ini belum menerima gaji bulan januari 2016. Padahal sesuai surat perjanjian kerja dan Surat Keputusan Direktur (SK DIR) PLN […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com— Koalisi Anti Mafia Tambang, termasuk diantaranya, Walhi, Jatam, Auriga,YLBHI, SAINS baru-baru ini merilis hasil Penilaian kinerja Korsup Minerba setelah sebelumnya pada tahun 2014, Komisi Pemberantasan Korsupsi menginisiasi sebuah skema sebagai solusi dalam tatakelola pertambangan di Indonesia dan juga untuk mencegah terjadinya korupsi di sektor tersebut. Skema tersebut dikenal sebagai Korsup Minerba atau Koordinasi Supervisi […]Read More