Jakarta, LintasParlemen.com–Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia merilis lebih dari 10 ribu pekerja terancam terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan jumlah pekerja yang terancam kena PHK jauh lebih besar daripada data yang dirilis Kementerian Tenaga Kerja yang cuma 1.347 orang. Said Iqbal mengatakan saat ini ada 12.680 pekerja terancam PHK. Data ini diambil […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Ekonom Universitas Indonesia (UI), Rizal Edi Halim menyampaikan kritikannya kepada pemerintahan Jokowi yang telah mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) X beberapa waktu yang lalu. Rizal mengungkapkan, PKE X tersebut semangatnya lebih banyak mengandung semangat untuk mempermudah investasi asing yang justru dikhawatirkan hanya akan mengancam industri domestik dan sumber daya manusia lokal. “Penerapan MEA telah […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.com–Miris memang melihat kondisi dunia pendidikan di Indonesia. Pasalnya, universitas sekelas Universitas Indonesia (UI) hanya masuk dalam daftar 800 perguruan tinggi terbaik dunia. Data tersebut kalah dari universitas di Asia Tenggara versi media Inggris Times Higher Education (THE) World University Rankings 2015-2016. Lebih mirisnya lagi, dalam rilis Rabu, 30 September 2015 lalu itu, UI […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com — Ekonom dari Universitas Indonesia (UI), Rizal Edi Halim menyatakan mestinya pemerintah dalam menyikapi harga minyak dunia yang murah saat ini segera melakukan penyesuaian dengan menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). “Pemerintah mestinya mengutamakan prinsip keadilan, di saat masyarakat semestinya menikmati harga bahan bakar yang murah, kenapa pemerintah justru tidak memberikan itu,” papar […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com— Presiden Jokowi dan beberapa menterinya akan digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait dengan polemik proyek Kereta Api Cepat (KAC). Gugatan ini berasal dari Tim Advokasi Tolak Kereta Cepat selaku kuasa hukum warga negara Indonesia. Juru Bicara Tim Advokasi Tolak Kereta Cepat, Habiburokhman mengungkapkan, selaku kuasa hukum perwakilan negara Indonesia yakni FX Arief […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) telah mengeluarkan rekomendasi izin perpanjangan ekspor konsentrat kepada PT Freeport Indonesia (PT FI) pada 9 Februari 2016 lalu kemudian oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag) dikeluarkan izin ekspor PT FI pada 10 Februari 2016. Namun, syarat yang sebelumnya ditetapkan oleh Menteri ESDM, Sudirman Said yaitu keharusan PT […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com— Hasil survei yang dilakukan oleh Indonesia Development Monitoring (IDM), mayoritas masyarakat menolak pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung yang digagas oleh Presiden Joko Widodo. Berdasarkan survei dirilis IDM, dengan berbagai macam pertimbangan dan alasan, 90,3 persen menyatakan tidak setuju atas pembangunan proyek tersebut. “Tapi umumnya penolakan mereka karena tak rela lantaran pembangunan dilakukan dengan dana […]Read More
MenPan RB Janji Angkat Honorer Jadi PNS, Tapi Tak Alokasikan
Jakarta, LintasParlemen.com–Anggota Komisi II DPR RI Amran, mengatakan bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Yuddy Chrisnandi, memang memberikan “sinyal” untuk mengangkat tenaga honorer Kategori 2 menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Amran mengungkapkan, hal itu disepakati usai rapat konsinyering Kemenpan-RB bersama Komisi II DPR beberapa waktu lalu. “Sejak rapat pertama hingga akhir […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Sikap pemerintah dalam Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) X dinilai terlalu berani dalam memberikan banyak fasilitas bagi investor asing untuk melakukan investasi di Indonesia. Disadari, Indonesia memang tengah membutuhkan investasi asing untuk mempercepat pembangunan. Namun, Ekonom Universitas Sam Ratulangi Manado Agus Tony Poputra menyatakan, fasilitas yang diberikan pemerintah dalam mendukung pembangunan nasional justru akan mencederai […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com— PT Pertamina (Persero) melansir jika program konversi minyak tanah ke elpiji 3 kg yang direalisasikan sejak 2007 lalu telah terdistribusi sebanyak 57,19 juta paket dan mengklaim berhasil menghemat subsidi sebesar Rp197,05 triliun Vice President Corporate Communication Pertamina Wianda Purponegoro mengatakan program konversi mengungkapkan, program konversi ini sukses dalam waktu cepat. “Bahkan, katanya, program […]Read More