Mentan Amran Dorong Kemandirian Pangan Daerah di Retret Ketua DPRD se-Indonesia
Amran Sulaiman dalam paparan yang disampaikan di depan peserta Retret Ketua DPRD Seluruh Indonesia di Glamping Komplek Akmil, Magelang, Kamis (16/4/2026).
LP JAKARTA – Menteri Pertanian Amran Sulaiman menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendorong kemandirian pangan daerah saat menghadiri Retret Ketua DPRD Seluruh Indonesia di Kompleks Akademi Militer Magelang, Kamis (16/4/2026).
Dalam paparannya, Amran menyampaikan bahwa sektor pangan Indonesia menunjukkan capaian signifikan dalam waktu relatif singkat berkat sinergi antara kementerian, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya.
“Keberhasilan tidak dapat dicapai sendiri. Keberhasilan hanya dapat dicapai melalui kolaborasi,” ujar Amran Sulaiman dalam paparan yang disampaikan di depan peserta Retret Ketua DPRD Seluruh Indonesia di Glamping Komplek Akmil, Magelang, Kamis (16/4/2026).
Ia mengungkapkan stok beras nasional saat ini mencapai sekitar 4,8 juta ton, menjadi salah satu capaian tertinggi dalam sejarah, terlebih dengan jumlah penduduk yang jauh lebih besar dibandingkan periode swasembada sebelumnya.
Selain peningkatan produksi, Amran menekankan arah kebijakan pemerintah yang berfokus pada penguatan hilirisasi sektor pertanian guna meningkatkan nilai tambah komoditas nasional.
Sejumlah komoditas strategis seperti kelapa, kelapa sawit, kakao, kopi, dan komoditas perkebunan lainnya dinilai memiliki potensi ekonomi besar jika dikembangkan melalui industri hilir.
Pemerintah juga mendorong pengembangan energi berbasis pertanian, termasuk biofuel dan biodiesel, sebagai bagian dari langkah menuju kemandirian energi nasional sekaligus memperkuat kedaulatan ekonomi.
“Ke depan ditargetkan pengembangan B50, B70, hingga B100. Kalau harga CPO turun, kita jadikan biofuel, jadikan solar. Jika harga CPO tinggi, ekspor ditingkatkan untuk memperoleh devisa,” jelas Amran.
Dalam forum tersebut, Amran turut menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dan DPRD dalam mengawal implementasi kebijakan agar berdampak langsung pada kesejahteraan petani dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Kegiatan ini merupakan bagian dari Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) yang diselenggarakan oleh Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia di Akademi Militer Magelang selama lima hari, pada 15–19 April 2026.
Program tersebut bertujuan memperkuat pemahaman pimpinan DPRD terhadap isu strategis nasional, khususnya sektor pangan sebagai salah satu pilar ketahanan nasional.
Melalui KPPD, Lemhannas RI terus mendorong peningkatan kapasitas kepemimpinan pimpinan DPRD agar memiliki wawasan strategis, kemampuan analisis kebijakan, serta kesiapan dalam mengawal agenda pembangunan nasional di daerah.
[Sik]