RI Mau Utang Lagi, DPR: Belajarlah dari Sejarah

RI Mau Utang Lagi, DPR: Belajarlah dari Sejarah

BERBAGI
Utang Indonesia Melambung TINGGI. (foto: ilustrasi: net)

JAKARTA – Anggota DPR Komisi XI Kamrussamad angkat suara terkait rencana Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati yang ingin mengutang lagi atau mengambil tawaran bantuan dari IMF atau Dana Moneter Internasional itu.

Pertimbangan Sri Mulyani itu, berdasarkan pertemuan virtual dengan negara-negara anggota G20 yang menyepakati kondisi outlook 2020 sangat negatif. Mengingat banyak negara di belahan dunia mengalami krisis disebabkan oleh adanya pandemic covid-19 alias Korona.

Apalagi kata Sri Mulyani, IMF punya dana sekitar USD 1,5 triliun untuk penanganan kasus virus COVID-19. Dan Sri Mulyani berharap, dana iitu dialokasikan untuk membantu pencegahan krisis bagi negara anggota IMF seperti Indonesia, khususnya saat negara tersebut mengalami dana asing keluar (capital outflow).

“Saat ini di mana beban negara atau rakyat sudah sungguh sangat besar bebannya, bisa disaksikan lewat Utang Negara hingga per Januari tahun 2020 ini yang menembus Rp.4.817,5 Triliun. Dan angka itu akan  diwariskan ke rakyat Indonesia di masa depan kelak,” ungkap Kamrussamad pada wartawan, Kamis (26/3/2020).

Menurut Kamrussamad, gegara utang, IMF telah menjadikan Indonesia sebagai pasien MalPraktek bermula sejak 15 Januari 1998 saat Presiden Soeharto Menandatangani Letter Of Inten/LoI senilai 43 Milyar USD. Kondisi ini sangatlah pahit bagi sistem perekonomian Indonesia hingga saat ini.

“Kita ambil contoh,  usulan IMF melikuidasi 16 Bank Nasional, itu menurut saya kesalahan besar, dan dalam kebijakan BLBI itu banyak pihak yang memanfaatkan situasi dengan memasukkan aset-aset tidak berharga dalam daftar aset untuk mendapat dana pinjaman. Itu kondisinya, ” tegas Kamrussamad.

Kamrussamad politisi asal Dapil DKI Jakarta ini menyampaikan, Sri Mulyani tahu betul masih banyak sumber pendanaan dari dalam negeri untuk Corona. Ada apa dengan Sri Mulyani?

“Saya ambil contoh  dalam postur APBN dan APBD kita dalam kebijakan Refocussing dan Relokasi Anggaran melalui INPRES Nomor 4 Tahun 2020 sudah tepat dan kita tinggal memastikan implementasi berjalan efektif atau tidak, ” terang Kamrussamad.

Politisi Gerindra ini menjelaskan, saat ini sejumlah sumber pendanaan bisa dioptimalkan tanpa utang oleh Menkeu Sri Mulyani. Di antaranya Sisa Anggaran Tahun Lalu (SAL), Akumulasi Dari sisa Anggaran Tahun sbelumnya (SILPA), Dana Pungutan Bea ekspor sawit di BPDPKS, Dana Lingkungan hidup di BPDLH dan Dana APBN dengan Kode BA99 dikelola Menkeu selaku Bendahara Umum Negara. Dana itu bisa dikelola lebih efektif dan efisien.

Belum lagi, ada dana LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) yang mana nilainya bisa mencapai Rp 150 Triliun. Juga, cadangan devisa Indonesia yang dikelola BI dengan nilai 130 USD Milyar atau sama dengan 2.000 Triliun untuk kurs saat ini 17.000 rupiah per US Dollar.

Dengan kondisi itu, Pemerintah bisa menertibkan SUN dengan bunga di bawah 5 persen. Tapi kenapa rezim ini suka utang?

“Apabila Menkeu Sri Mulyani punya rasa Nasionalisme dan keberpihakan terhadap masa depan ekonomi Indonesia, maka saya bisa pastikan beliau bisa menghindari pinjaman atau utang dari IMF. Bagi saya utang bisa berpotensi menggadaikan kedaulatan ekonomi nasional ke pihak lain di masa akan mendatang,” pungkas Kamrussamad. (HMS)

Facebook Comments