Soal Pelantikan La Bakry, DPRD Buton Takkan Lakukan Paripurna, La Ode Rafiun:...

Soal Pelantikan La Bakry, DPRD Buton Takkan Lakukan Paripurna, La Ode Rafiun: Prosesnya Saja Sudah Salah

SHARE
Ketua DPRD Buton, La Ode Rafiun

BUTON – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara tidak akan melakukan paripurna terkait pengumuman pemberhentian Samsu Umar Abdul Samiun sebagai Bupati Buton dan mengusulkan La Bakry menjadi Bupati Buton defenitif.

“Nda bisa, kita biar dipaksa nda mungkin karena sudah tidak ada ranah untuk kita (DPRD),” kata Ketua DPRD La Ode Rafiun dua hari lalu.

Menurutnya, terkait hal itu sudah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam hal ini Karo Pemerintahan dan Kementrian Dalam Negeri. DPR kata Rafiun tidak mungkin lagi malakukan paripurna pengumuman pemberhentian Umar Samiun karena surat pemberhentiannya (Umar Samiun) sudah dikeluarkan oleh Mendagri.

“Apa yang harus kami paripurnakan sementara Umar Samiun sudah diberhentikan oleh Mendagri dan pengesahannya itu adalah presiden bukan lewat paripurna DPR, dari prosesnya ini sajakan sudah salah, maunya putusan inkrah itu segera diserahkan ke DPR kemudian DPR mengumumkan dan mengusulkan La Bakry, tapi saat ini sudah diberhentikan, tidak mungkin kita mau menganulir lagi pemberhentian dari Mendagri,” jelasnya.

Seharusnya, kata Rafiun yang juga kini menjabat sebagai Ketua DPD PAN Buton itu bahwa paripurna terkait hal itu bisa dilakukan oleh DPRD saat putusan inkrah Umar Samiun divonis bersalah oleh majelis hakim pada sidang putusan di pengadilan.

Namun, oleh Karo Pemprov Sultra tidak memberikan putusan inkrah tersebut ke DPR sebagai salah satu syarat dilakukannya paripurna.

“Jadi yang dimaksudkan pengumuman pemberhentian Umar Samiun itu disaat proses inkrah dilakukan dengan vonis yang diterima Umar Samiun 3 tahun 9 bulan itu oleh Karo Pemprov Sultra harus menyerahkan ke DPR, tapi saat itu ketika kami minta tidak diserahkan dan setelah keluar pemberhentian Umar Samiun pada Februari 2018 sampe saat ini juga kami belum terima,” ungkap Rafiun.

Baca juga :   Sulsel Terus Berupaya Tingkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan untuk Warga

Rafiun mengaku bahwa belum lama ini dirinya mendapat surat berupa copyan dari Kemendagri melalui Karo Pemprov Sultra terkait pemberhentian Umar Samiun sebagai Bupati Buton. Dalam surat tersebut, Karo Pemprov Sultra memerintahkan kepada DPRD untuk segera melakukan paripurna pengumuman pemberhentian Umar Samiun sekaligus pengusulan La Bakry sebagai Bupati Buton Dafenitif.

“Begitukah tata cara pemprov terhadap DPR, janganlah pemprov dalam hal ini Karo Pemerintahan justru dengan kebijakannya membuat gaduh didaerah, jangan dia (Karo Pemrpov) bikin kusut,” kata Rafiun dengan nada tegas.

Sementara itu, salah satu Anggota DPRD Buton dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Lilis enggan berkomentar banyak terkait hal tersebut.Menurutnya semua dikembalikan kepada unsur pimpinan dalam hal ini Ketua DPRD Buton.

“Kemarin itu kita sudah anu, tapikan itu harus unsur pimpinan dalam hal ini Pak Ketua, harus korum, tapi inikan tidak pernah ada unsur pimpinan, kita sudah pertanyakan juga ke unsur pimpinan,” kata Lilis singkat melalui sambungan teleponnya, Sabtu (14/4/2018).

Ketika awak media ini coba mempertanyakan kembali maksud pernyataannya tersebut. Lilis justru meminta waktu karena masih ada kegiatan lain. Dan akan menelpon kembali. Namun, ketika berulang kali dihubungi, telepon selulernya sudah tidak aktif.

“Ali nanti dulu ya, saya masih ditempat keramaian, saya cari tempat dulu, nanti saya yang telepon balik,” kata Lilis seraya memutuskan percakapan.

Untuk diketahui, Umar Samiun telah divonis majelis hakim pada sidang di Pengadilan Negeri Jakarta beberapa bulan lalu selama 3 tahun 9 bulan karena terbukti bersalah pada kasus penyuapan kepada mantan Ketua MK, Akil Mochtar pada Pilkada Buton 2011 lalu. (ALI)

 

Facebook Comments