Tags : Korupsi

Opini

Penyuapan: Antara Bukti dan Dugaan

=================== Oleh: Andi W. Syaputra* Dalam kasus OTT Patrialis Akbar saya bersikap hati2 dalam menyebar postingan yang bersifat membela atau sebaliknya membenarkan. Kasus OTT Patrialis serupa dengan perkara OTT KPK yang pernah saya tangani yakni perkara SKK Migas dengan terdakwa Ketua SKK Migas, Rudi Rubiandini. Dalam perkara itu, tak ditemukan siapa orang yang menyuruh mengantarkan […]Read More

Hukum Parlemen Jalanan

Bambang Soesatyo: Kami Apresiasi Kinerja KPK, tapi Hutang Kasus Korupsi

JAKARTA, Lintasparlemen.com – Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo mengapresiasi kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepanjang tahu 2016. Alasan Komisi III DPR karena selamaa ini KPK dinilai telah memecahkan rekor dalam melakukan operasi tangkap tangan (OTT) sebanyak 17 kasus sejak KPK berdiri tahun 2002 lalu. Bamsoet, begitu Bambang Soesatyo disapa berharap, di tahun-tahun berikutnya penanganan […]Read More

Hukum Parlementaria

Benny K Harman: Saya Sepakat hanya KPK Memiliki Kewenangan Tunggal

JAKARTA, Lintasparlemen.com – Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Benny K Harman mendukung KPK menjadi lembaga tunggal yang memiliki kewenangan dalam pemberantasan korupsi. Apalagi keberhasilan KPK di tahun 2016 lalu cukup bisa diacungi jempol. Menurut Benny, dalam menangani kasus korupsi di sejumlah daerah di tanah air, cara penanganan KPK jauh lebih profesional jika dibandingkan oleh […]Read More

Hukum

Politisi PDIP Ini Nilai KPK ‘Anak Emaskan’ Keluarga Ratu Atut

JAKARTA, Lintasparlemen.com – Anggota Komisi III DPR RI Eddy Kusuma Wijaya menyesalkan vonis satu tahun penjara yang dijatuhak oleh KPK kepada Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan. Padahal, kasus koruspsi yang dilakukan oleh suami Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany dalam Kasus proyek pembangunan tiga puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah Tangerang Selatan tahun 2011-2012 lalu […]Read More

Ideas & Politica

Benarkah Islam Terbanyak Korups? Baca Ini!

JAKARTA, Lintasparlemen.com – Redaksi Lintasparlemen baru saja (Ahad, 02/10/2016) mendapatkan kiriman dari kawan melalui WhatsApp sebuah informasi bahwa penganut agama Islam banyak yang melakukan korupsi. Bahkan hal itu sudah umum diberitakan oleh sejumlah media yang tak berimbang dalam pemberitaan. Belum lagi sikap KPK yang banyak disoroti publik yang hanya menangkap atau menjerat kasus korupsi yang kecil, […]Read More

Hukum

Din Syamsuddin Minta KPK Memberantas Korupsi Tidak Tebang Pilih

JAKARTA, Lintasparlemen.com – Dari tahun ke tahun kelakuan para koruptor di negeri ini makin menjadi-jadi melakukan aksinya. Bukan itu saja, kelakuannya telah merugikan rakyat dan tatanan negara. Alasan itu pula Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin sangat geram melihat perilaku korupsi tersebut. Dan Din pun meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk berlaku adil dalam […]Read More

Hukum

Pasca Irman Gusman Tersangka, Hidayat Nurwahid Tantang KPK Usut Kasus

JAKARTA, Lintasparlemen.com – Innalillahiwainnailahirajiun. Kata itu yang pertama diungkapkan usai terdengar kabar melalui media Ketua DPD Irman Gusman opasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK. Irman Gusman diduga terima suap Rp 100 juta dari pihak swasta terkait pengelolaan kuota impor gula yang melibatkan di sejumlah pihak di Sumatera Barat. Mantan Ketua MPR RI dan Wakil Ketua MPR […]Read More

Wawancara

Ujang Komarudin: Sebaiknya Partai Mencalonkan Kadernya yang Bebas dari KKN

JAKARTA, Lintasparlemen.com – Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Jakarta Ujang Komarudin mengusulkan agar Partai politik menyodorkan nama calon kepala daerah jauh praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). “Jika melihat kondisi kita saat ini, masa transisi menuju demokrasi lebih baik. Partai harus mendistribusi kader terbaiknya, bukan yang terlibat KKN untuk maju mencalonkan sebagai […]Read More

Headline Ibukota

‘Jika Diusut Korupsi di DKI, akan Melibatkan Orang Penting di

JAKARTA, LintasParlemen.com – Kandidat calon gubernur DKI Jakarta Yusril Izha Mahendra angkat bicara soal lambatnya penanganan atau kinerja penegak hukum dalam kasus jual-beli lahan 4,5 hektare di Cengkareng, Jakarta Barat. Menurut Yusril, kasus itu menjadi polemik berkepanjangan di masyarakat dan terus menjadi perhatian publik karena leletnya penegakan hukum dalam mengambil sikap. Apalagi kata Yusril, dari […]Read More