LP JAKARTA – Anggota Komisi II DPR RI, Ali Ahmad, menyatakan keberatan atas wacana pemerintah yang akan memberlakukan denda bagi warga yang menghilangkan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Ia menilai kebijakan tersebut berpotensi membebani masyarakat, khususnya kelompok ekonomi bawah, dalam mengakses layanan publik. Penolakan itu muncul setelah Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menyampaikan […]Read More
