JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PAN Dapil Sulawesi Selatan I Ashabul Kahfi angkat suara terkait masih banyaknya perusahaan yang belum bayar Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pegawai mereka. Kahfi mengingatkan para perusahaan tersebut bahaya menanti. “Sebagai anggota Komisi IX DPR RI, saya sangat prihatin dengan laporan bahwa ada 1.536 perusahaan yang […]Read More
JAKARTA – Wakil Menteri Agama (Wamenag) sekaligus Presidium KAHMI Muhammad Syafi’i yang akrab disapa Romo angkat suara terkait polemik Ormas meminta Tunjangan Hari Raya (THR) ke para pengusaha. Romo tak mempersoalkan persoalan tersebut. Menurut Romo, THR bagi seluruh rakyat Indonesia lantaran sudah dianggap sebagai budaya berlebaran di Indonesia sejak dulu kala. Sehingga persoalan tersebut tak […]Read More
JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, mengapresiasi kebijakan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang akan mengenakan denda 5% bagi perusahaan yang telat atau tidak membayar Tunjangan Hari Raya (THR) kepada karyawan. “Kebijakan yang merujuk pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016 ini merupakan langkah penting dalam menjamin hak pekerja dan menciptakan […]Read More
JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menyambut baik inisiatif pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) bagi para pengemudi ojek online oleh kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang meminta perusahaan-perusahaan penyedia aplikasi layanan ojek online tersebut. Adies menyebut kebijakan Prabowo tersebut sebagai bentuk perhatian nyata kepada pekerja di sektor transportasi berbasis aplikasi, sekaligus dapat mendorong perputaran […]Read More
JAKARTA – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengingatkan kepada para pengusaha agar tidak telat membayar Tunjangan Hari Raya (THR) kepada para pekerjanya. Sebagaimana ketentuan dari Kementerian Ketenagakerjaan, THR wajib diterima oleh para pekerja H-7 sebelum Idul Fitri. “THR merupakan hak bagi para pekerja dan kewajiban bagi para pengusaha. Jika THR dibayar sebelum H-7, para […]Read More
JAKARTA – Presiden Konfederasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia Nahdlatul Ulama (DPP K-Sarbumusi NU) Syaiful Bahri Anshori pertanyakan keterpihakan Permenaker RI No.06/2016 Terhadap Pekerja Informal. Hal itu berangkat dari pengertian pemberi kerja sesuai pasal 1 angka 4 UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan, “Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja […]Read More
JAKARTA – AJI Jakarta, LBH Pers dan FSPM Independen membuka posko pengaduan masalah Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri bagi jurnalis dan pekerja media yang bekerja di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek). Posko ini bertujuan agar hak-hak pekerja media dipenuhi oleh perusahaan tempat bekerja sesuai peraturan. Menurut AJI, THR merupakan hak normatif yang […]Read More
JAKARTA – Presiden DPP Konfederasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (SARBUMUSI) Syaiful Bahri Anshori meminta para pengusaha membayar Tunjangan Hari Raya (THR). Menurutnya, THR adalah hak normatif kaum buruh yang harus dipenuhi oleh seluruh pengusaha di Indonesia. “Mereka (para pengusaha) wajib hukumnya membayar THR para buruh. Kita sudah paham hampir seluruh harga barang pokok meroket naik […]Read More