JAKARYA – Ternyata tidak hanya unggul kualitas produk, PT Sido Muncul juga prioritaskan kebahagiaan karyawan. Hal itu disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto saat melakukan peninjauan lapangan ke PT Sido Muncul, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Jumat (12/09/2025) seperti dikutip situs DPR RI. Untuk itu, Edy Wuryanto menyampaikan apresiasi kepada PT Sido Muncul, […]Read More
JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKB Arzeti Bilbina Setyawan memberikan apresiasi tinggi kepada PT Sido Muncul atas keberhasilannya memodernisasi proses produksi tanpa mengorbankan karyawan. Arzeti menilai, PT Sido Muncul telah berhasil mengadopsi teknologi mesin modern dalam proses sampling, pengemasan, dan pengkondisian produk. Namun, berbeda dengan banyak perusahaan besar yang melakukan pemutusan […]Read More
JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDIP Dapil Jawa Tengah III Edy Wuryanto mengatakan pemerintah perlu menerapkan Struktur Skala Upah dalam sistem pengupahan nasional sebagai langkah nyata untuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja. Edy Wuryanto menjeĺaskan, meski UMK memiliki peran penting, penerapan sistem struktur skala upah ini justru lebih mendesak untuk diperhatikan. Menurutnya, […]Read More
MAKASSA – Anggota Komisi III DPR RI, Sarifuddin Sudding menyampaikan fraksi-fraksi di Komisi III DPR RI berjanji berupaya untuk segera merampungkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Perampasan Aset di tahun 2025 ini. Hal itu sehingga Komisi III DPR RI memggelar Kunjungan Kerja Spesifik ke Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel). […]Read More
JAKARTA – Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Dapil Sulsel Rusdi Mase Mapasessu menyampaikan pihaknya Komisi III DPR RI kembali menyerap aspirasi dari berbagai stakeholder terkait pembahasan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) demi menghadikan regulasi yang berkualitas. “Kami menyerap masukan dan melaksanakan pengawasan kunjungan spesifik tentang KUHAP. Kami datang minta […]Read More
Sri Meliyana Apresiasi Kinerja Pemerintah Gresik Jaga Keharmonisan Hubungan Industrial
GRESIK – Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Sri Meliyana mengapresiasi kinerja Pemerintah Kabupaten Gresik menjaga keharmonisan hubungan industrial melalui pembentukan Unit Reaksi Cepat (URC). Menurut Sri, kehadiran URC di Gresik berhasil menjembatani kepentingan buruh, perusahaan, pemerintah, termasuk mampu menyelesaikan perselisihan dapat dengan baik. Sri Meliyana, menilai pengalaman URC di Gresik ini […]Read More
JAKARTAB– Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PDIP Marinus Gea, menyoroti perbedaan mencolok antara jumlah warga negara asing (WNA) yang mengantongi izin tinggal di Provinsi Banten dengan jumlah tenaga kerja asing yang tercatat resmi. Hal ini ia ungkapkan saat melakukan kunjungan kerja spesifik Komisi XIII ke Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon, Banten, Jumat […]Read More
SENAYAN – Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Muhidin Mohamad Said ikut angkat suara terkait pemblokiran puluhan juta rekening oleh Pusat Pelaporan Analisis Transaksi dan Keuangan (PPATK). Menurut Muhidin, kebijakan itu menimbulkan polemik di tengah masyarakat sehingga pemberitaan tersebutmembuat rakyat ikut resah dengan kebijakan ini. Muhidin Mohamad Said mengingatkan PPATK agar tidak […]Read More
JAKARTA – Anggota Komisi XI DPR RI, Muhidin Mohamad Said angkat suara terkait ucapan Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa ketidakpastian ekonomi global yang utamanya dipicu konflik di berbagai belahan dunia, telah memberi dampak besar bagi Indonesia. Menurut Muhidin Mohamad Said sistem okonomi Indonesia sangat kuat. Dan ia tetap yakin perekonomian Indonesia kuat. Salah satunya, […]Read More
KUPANG – Anggota Komisi III DPR RI, Habib Aboe Bakar Alhabsyi, melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) bersama tim Komisi III sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap mitra kerja sektor hukum dan keamanan. Dalam kunjungan tersebut, Komisi III bertemu dengan jajaran Kepolisian Daerah (Polda) NTT, Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTT, dan Badan […]Read More