MEDAN — Penempatan pejabat strategis di tubuh Polri dinilai masih menyisakan persoalan mendasar. Anggota Komisi III DPR RI Safaruddin menegaskan bahwa pengangkatan Kapolres tidak boleh lagi hanya bertumpu pada riwayat pangkat dan jabatan sebelumnya, melainkan harus melalui re-asesmen menyeluruh untuk memastikan kecakapan kepemimpinan, kepekaan sosial, dan kemampuan membaca situasi hukum di wilayah tugasnya. Menurut Safaruddin, […]Read More
BENGKULU — Komisi XI DPR RI menegaskan bahwa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 19 Tahun 2025 harus menjadi alat nyata perluasan pembiayaan UMKM, bukan sekadar produk regulasi yang berhenti di tingkat pusat. Implementasi di daerah dinilai krusial untuk memastikan inklusi keuangan benar-benar dirasakan pelaku usaha kecil. Hal itu ditegaskan Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik […]Read More
SURABAYA — Kondisi hutan di Pulau Jawa dinilai berada di persimpangan krusial antara kelestarian lingkungan dan tuntutan kesejahteraan rakyat. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman menegaskan, pengelolaan hutan di wilayah terpadat penduduk di Indonesia tidak lagi bisa mengandalkan pendekatan administratif dan bisnis kehutanan konvensional. Usai Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI […]Read More
BENGKULU — Akses pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kembali terjebak pada persoalan administratif yang dinilai tidak proporsional. Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad menilai Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) justru berubah menjadi “gerbang pengunci” kredit, meski kewajiban yang tercatat bernilai sangat kecil. Dalam Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI di Bengkulu, […]Read More
BATANG — Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menegaskan bahwa arah pengembangan hortikultura nasional perlu bergeser dari sekadar mengejar kuantitas produksi menuju penguatan kualitas dan kepastian mutu. Tanpa standar yang jelas, produk buah lokal dinilai akan sulit bersaing sekaligus berpotensi mengecewakan konsumen. Penegasan tersebut disampaikan Abdul Kharis saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik […]Read More
JAMBI — Anggota Komisi V DPR RI H. A. Bakri meminta pemerintah mempercepat realisasi pembangunan Jalan Tol Jambi–Rengat sebagai penguat konektivitas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS), khususnya di wilayah tengah Pulau Sumatera. Bakri menegaskan, proyek strategis tersebut tidak seharusnya kembali terhambat oleh persoalan pembebasan lahan. Menurut Bakri, pengalaman pembangunan sejumlah ruas tol di Provinsi Jambi […]Read More
SURAKARTA — Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati, meminta Badan Pusat Statistik (BPS) memastikan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dilakukan secara adil dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Ia mengingatkan agar pendataan tidak terkonsentrasi di daerah-daerah yang telah maju secara ekonomi, karena berpotensi menghasilkan gambaran statistik yang tidak utuh. Pernyataan tersebut disampaikan Esti […]Read More
JAKARTA — Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty menilai industri farmasi nasional berada dalam kondisi rentan akibat ketergantungan ekstrem terhadap bahan baku impor. Fakta bahwa sekitar 95 persen bahan baku obat masih didatangkan dari luar negeri disebut sebagai sinyal darurat bagi kemandirian sektor kesehatan Indonesia. Hal itu disampaikan Evita usai memimpin kunjungan dan […]Read More
BANDUNG — Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI menguliti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam pengelolaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Fokus pengawasan kali ini mengerucut pada persoalan pembukuan pendapatan KUR yang dinilai bermasalah dan perlu klarifikasi mendalam. Anggota BAKN DPR RI Melchias Markus Mekeng menegaskan, pertemuan […]Read More
PALEMBANG — Komisi III DPR RI turun langsung ke Sumatera Selatan untuk menguji sejauh mana reformasi aparat penegak hukum benar-benar berjalan di lapangan. Fokus utama kunjungan kerja ini tertuju pada kinerja Polri dan Kejaksaan, sekaligus kesiapan mereka menerapkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru. Anggota Komisi III […]Read More