JAKARTA, Lintasparlmen.Com – Ketua DPR RI Ade Komarudin mendorong pemerintah melakukan percepatan dalam penyaluran kredit usaha rakyat (KUR). Hal ini untuk mendukung kelangsungan dan kelancaran kegiatan usaha mikro kecil menengah (UMKM) dalam menghadapi persaingan pasar bebas dengan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Menurut Ade dengan berlakunya MEA, gempuran produk asing tidak dapat dibendung, sehingga pelaku […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.Com – Rancangan Undang-undang (RUU) Jabatan Hakim yang masuk dalam Prolegnas Prioritas 2016 diharapkan mampu menjadi dasar peraturan yang jelas bagi hakim dalam menjalankan tugas. Menurut Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani, ada beberapa hal yang menjadi poin pembahasan dalam RUU Jabatan Hakim. Diantaranya status profesi hakim, rekrutmen dan pemberhentian hakim, serta pengawasan […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.Com – Anggota Komisi VI DPR RI Sartono menanggapi kebijakan pemerintah terkait penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis premium dan solar sebesar 500 rupiah, sedangkan pertamax dan pertalite sebesar 200 rupiah. Menurut Sartono penurunan harga itu tidak signifikan atau tidak terlalu berpengaruh terhadap penurunan harga kebutuhan pokok (Sembako) dan daya beli masyarakat di […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.Com – DPR RI terus mendorong Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk berperan aktif dalam memerangi bahaya narkoba dengan melakukan tes urine secara berkala kepada kepala dan wakil kepala daerah di seluruh Indonesia. Saat ditemui awak media usai pertemuan dengan Duta Besar Mongolia Mdm Shagdar Battsetseg, di Gedung Nusantara III DPR RI, Rabu (30/03) Anggota […]Read More
Jakarta, Lintasparlemen.com–Jelang Perebutan Kursi DKI Jakarta, beberapa kandidat sudah mulai merilis hasil Survei, salah satunya kandidat Incumbent Basuki Tjahja Purnama atau akrab disapa Ahok. Seperti diberitakan, Ahok yang masih menjabat Gubernur DKI, dinyatakan sebagai kandidat terkuat Saat ini. Charta Politika Indonesia menyatakan, Basuki Tjahaja Purnama sebagai kandidat kuat calon gubernur di Pilgub DKI 2017. Namun, […]Read More
Jakarta, Lintasparlemen.com–Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarul Zaman mengatakan saat ini sudah masuk Surat Presiden (Surpres) tentang revisi UU Pilkada. Selanjutnya draft tersebut akan dibacakan dalam Rapat Paripurna DPR pada pembukaan Masa Sidang Ke-IV tahun Sidang 2015-2016. “Nanti saat pembukaan masa sidang tanggal 6 April 2016 dibacakan dalam Rapat Paripurna,” seperti dikutif dari CNN, Kamis […]Read More
Jakarta, Lintasparlemen.com–Anggota DPR Wihadi Wiyanto, meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk belajar lagi ilmu tata negara. Permintaan ini disampaikan, karena Jokowi sempat menyindir DPR jangan terlalu banyak membuat undang-undang. Wihadi Wiyanto Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra ini, dengan tegas mengatakan, DPR membuat undang-undang sesuai kebutuhan masyarakat. Menurutnya, tugas utama DPR membuat undang-undang. “Presiden suruh belajar […]Read More
Jakarta, Lintasparlemen.com—Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) Pedesaan mendapat perhatian serius dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Di mana, program tersebut sebenarnya telah berakhir sejak 31 Desember 2014 yang lalu. Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Ahmad Erani Yustika menjelaskan, pemerintah pada periode sebelumnya yang dimandatkan kepada Susilo Bambang Yudhoyono, tepatnya pada tahun […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.Com – Komisi III DPR RI mendesak kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mengevaluasi kinerja lembaga pemasyarakatan (lapas) di Indonesia. Kemenkumham dituntut mampu menjamin keamanan dalam lapas, dan mampu menindak tegas setiap pelaku kerusuhan di lapas. Hal ini menyusul kembali terjadinya kerusuhan di lapas beberapa waktu lalu di Lapas Malabero Bengkulu. Kerusuhan dipicu perlawanan dari […]Read More
Jakarta, Lintasparlemen.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta menghormati proses praperadilan yang diajukan tiga orang tersangka kasus pemerasan berkaitan dengan restitusi lebih bayar pajak dari PT EDMI. Mereka diduga melakukan pemerasan senilai Rp 75 juta. “Kami minta KPK menghormati proses hukum praperadilan yang sedang kami ajukan di pengadilan Jakarta Selatan dengan nomor regestrasi 037/SH/SP/III/2016, KPK […]Read More