JAKARTA – Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPR RI memberikan pandanganya usai ditetapkannya Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) sebagai RUU Usul Inisiatif DPR RI. F-PDIP DPR memberikan penegasan usai ditetapkanya Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) sebagai RUU Usul Inisiatif DPR RI, dalam Rapat Paripurna yang digelar, Kamis, 12 […]Read More
JAKARTA – Anggota Badan Legislasi DPR RI dari daerah pemilihan Bali I Nyoman Parta menegaskan pentingnya percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) sebagai bentuk kehadiran negara dalam memberikan perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga di Indonesia. Parta menekankan, perlindungan terhadap pekerja rumah tangga merupakan amanat konstitusi sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar […]Read More
JAKARTA — Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menyampaikan dukungannya terhadap kebijakan pemerintah melalui penerbitan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 yang bertujuan memperkuat perlindungan anak di ruang digital. Regulasi tersebut dinilai sebagai langkah strategis dalam menghadirkan lingkungan internet yang lebih aman bagi anak-anak dan remaja di Indonesia. Menurut Hetifah, kebijakan […]Read More
JAKARTA – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan I Nyoman Parta menyoroti pentingnya perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga (PRT). Hal tersebut ia sampaikan melalui akun media sosial pribadinya pada Jumat (6/3/2026). Dalam pernyataannya, Parta menegaskan bahwa pekerja rumah tangga merupakan kelompok pekerja yang memiliki peran besar dalam kehidupan sehari-hari banyak […]Read More
JAKARTA – Natalius Pigai menyerahkan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat kepada Badan Legislasi DPR RI (Baleg) dalam pertemuan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/2/2026). Penyerahan tersebut menjadi langkah awal percepatan pembahasan regulasi yang telah lama dinantikan berbagai komunitas adat di Indonesia. Pigai menjelaskan, dalam pertemuan bersama pimpinan dan anggota Baleg, termasuk ketua panitia […]Read More
JAKARTA – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo menilai Indonesia membutuhkan payung hukum nasional yang kuat dan terpadu untuk mengelola komoditas strategis. Menurutnya, ketiadaan undang-undang khusus membuat pengelolaan komoditas unggulan nasional berjalan parsial dan rentan tumpang tindih kebijakan. Hal itu disampaikan Firman usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) Baleg DPR RI bersama pemerintah dalam […]Read More
JAKARTA — DPR RI menegaskan bahwa proses pemilihan Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) telah dilaksanakan sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. DPR menilai polemik yang berkembang, termasuk pelaporan ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), tidak memiliki dasar kewenangan yang kuat. Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, menyatakan mekanisme pengusulan […]Read More
JAKARTA — Wacana pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Daerah (RUU BUMD) kembali menguat seiring meningkatnya tekanan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah. Ketidakseragaman potensi wilayah dan persoalan kronis tata kelola dinilai membuat BUMD belum mampu menjadi tulang punggung ekonomi daerah sebagaimana diharapkan. Anggota Badan Legislasi DPR RI, Firman Soebagyo, menilai belum rampungnya regulasi khusus […]Read More
JAKARTA – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Dapil Bali I Nyoman Parta menegaskan bahwa Republik Indonesia hingga hari ini masih memiliki utang konstitusional yang besar kepada masyarakat adat, menyusul lambannya pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat yang telah diperjuangkan selama hampir dua dekade. Hal itu disampaikan Nyoman Parta dalam rapat […]Read More
JAKARTA – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RJ dari Fraksi PAN Andi Yuliani Paris menyampaikan pentingnya Indonesia memiliki undang-undang khusus (lex specialist) terkait iklim. Andi mencontohkan tujuh negara maju, seperti Denmark, Kanada, Inggris, dan Australia, yang telah memiliki undang-undang serupa dengan lembaga yang kuat untuk mengatur dampak multidimensi dari perubahan iklim, hal yang dinilai belum […]Read More