JAKARTA – Natalius Pigai menyerahkan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat kepada Badan Legislasi DPR RI (Baleg) dalam pertemuan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/2/2026). Penyerahan tersebut menjadi langkah awal percepatan pembahasan regulasi yang telah lama dinantikan berbagai komunitas adat di Indonesia. Pigai menjelaskan, dalam pertemuan bersama pimpinan dan anggota Baleg, termasuk ketua panitia […]Read More
JAKARTA – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo menilai Indonesia membutuhkan payung hukum nasional yang kuat dan terpadu untuk mengelola komoditas strategis. Menurutnya, ketiadaan undang-undang khusus membuat pengelolaan komoditas unggulan nasional berjalan parsial dan rentan tumpang tindih kebijakan. Hal itu disampaikan Firman usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) Baleg DPR RI bersama pemerintah dalam […]Read More
JAKARTA — DPR RI menegaskan bahwa proses pemilihan Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) telah dilaksanakan sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. DPR menilai polemik yang berkembang, termasuk pelaporan ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), tidak memiliki dasar kewenangan yang kuat. Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, menyatakan mekanisme pengusulan […]Read More
JAKARTA — Wacana pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Daerah (RUU BUMD) kembali menguat seiring meningkatnya tekanan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah. Ketidakseragaman potensi wilayah dan persoalan kronis tata kelola dinilai membuat BUMD belum mampu menjadi tulang punggung ekonomi daerah sebagaimana diharapkan. Anggota Badan Legislasi DPR RI, Firman Soebagyo, menilai belum rampungnya regulasi khusus […]Read More
JAKARTA – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Dapil Bali I Nyoman Parta menegaskan bahwa Republik Indonesia hingga hari ini masih memiliki utang konstitusional yang besar kepada masyarakat adat, menyusul lambannya pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat yang telah diperjuangkan selama hampir dua dekade. Hal itu disampaikan Nyoman Parta dalam rapat […]Read More
JAKARTA – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RJ dari Fraksi PAN Andi Yuliani Paris menyampaikan pentingnya Indonesia memiliki undang-undang khusus (lex specialist) terkait iklim. Andi mencontohkan tujuh negara maju, seperti Denmark, Kanada, Inggris, dan Australia, yang telah memiliki undang-undang serupa dengan lembaga yang kuat untuk mengatur dampak multidimensi dari perubahan iklim, hal yang dinilai belum […]Read More
JAKARTA – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Benny Kabur Harman, menolak wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD. Menurutnya, langkah tersebut tidak akan menyelesaikan persoalan mendasar dalam demokrasi lokal. Sebagai informasi, wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) ke tangan DPRD kembali mengemuka. Pemerintah mengeklaim, langkah ini merupakan […]Read More
MAKASSAR — Wacana mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD kembali menguat belakangan ini seiring dukungan mayoritas partai politik dalam koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Opsi ini dinilai tidak lagi sebatas diskursus akademik, melainkan berpotensi menjadi kebijakan politik nasional. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPW Gerakan Rakyat Sulawesi Selatan, Asri Tadda, menilai polemik Pilkada langsung […]Read More
JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Benny Utama menyampaikan pihaknya di Komisi III DPR RI perlu memotret kebutuhan anggaran dan kinerja penegakan hukum di daerah. Menurut Benny, menegaskan pentingnya kesiapan aparat penegak hukum dalam menghadapi penerapan KUHAP dan KUHP baru yang akan mulai berlaku pada awal Januari 2026. Lebih lanjut, […]Read More
JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI, Benny K. Harman, mendorong pemerintah untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) serta aturan turunan teknis lainnya guna mendukung implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang akan mulai berlaku tahun depan. Desakan ini muncul sebagai respons atas kekhawatiran para Aparat Penegak Hukum (APH) di lapangan, termasuk Kejaksaan Tinggi, mengenai […]Read More