JAKARTA, LintasParlemen.com–Pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok) pada tanggal 30 Maret 2016 lalu “Jangan taruh orang yang mauubah sila pertama Pancasila. Orang Partai Bulan Bintang (PBB) itu kan ingin ubah Pancasila kayak Masyumi. Itu masalah”, menuai polemik. Pernyataan Ahok tersebut menuai reaksi keras dari pengurus DPP PBB. Partai pimpinan Yusril Ihza Mahendra ini menyesalkan pernyataan Ahok […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com – Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi berjanji bakal mengungkap para pihak yang ikut terlibat dalam kasus dugaan suap PT Agung Podomoro Land (APL) terkait pengesahan Rancangan Peraturan Daerah reklamasi teluk Jakarta. “Nanti ya setelah saya di BAP (menjalani pemeriksaan),” kata Sanusi di gedung KPK, Jakarta, Selasa (5/4/2016). Sanusi hari ini sedianya […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com – Ketua Gerakan Gubernur Muslim Jakarta (GMJ), KH Fachrurrazi Ishaq menyatakan dalam orasinya di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, bahwa DPRD DKI harus segera melengserkan Gubernur DKI Jakarta saat ini, Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok. “DPRD wajib menindaklanjuti temuan-temuan Panitia Angket dengan menggelar sidang paripurna Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk pelengseran Ahok,” katanya […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.com–Terkait dengan pernyataan Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh di Kantor Ditjen Dukcapil, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin 28/3/2016, dimana pihaknya saat ini tengah gencar menyosialisasikan rekam cetak atau pembuatan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) dapat dilakukan di luar domisili per 1 April 2016 kemarin. Namun kenyataannya masih […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com– Sejumlah lembaga dan elemen masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta mendesak Presiden Joko Widodo untuk menghentikan seluruh proyek reklamasi di teluk Jakarta. Pasalnya, proyek reklamasi tersebut sarat dengan pelanggaran hukum dan praktek korupsi. Ketua Umum KNTI, Riza Damanik mengungkapkan, Presiden Jokowi harus segera turun tangan karena dalam proyek tersebut diduga keras […]Read More
Jakarta, Lintsparlemen.com–Wakil ketua Umum Gerindra Fadli Zon menaggapi soal tingginya elektabilitas calon petahana Basuki T Purnama (Ahok) dibanding dengan lawan-lawannya yang lain di Pilgub DKI 2017. Ia mengaku tidak terganggu dengan tingkat elektabilitas Ahok yang masih tinggi. Majunya Ahok sebagai calon gubernur adalah hak konstitusional. “Saya kira sah-sah saja. Itu kan hak konstitusional Ahok mau […]Read More
Jakarta, Lintasparlemen.com–Jelang Perebutan Kursi DKI Jakarta, beberapa kandidat sudah mulai merilis hasil Survei, salah satunya kandidat Incumbent Basuki Tjahja Purnama atau akrab disapa Ahok. Seperti diberitakan, Ahok yang masih menjabat Gubernur DKI, dinyatakan sebagai kandidat terkuat Saat ini. Charta Politika Indonesia menyatakan, Basuki Tjahaja Purnama sebagai kandidat kuat calon gubernur di Pilgub DKI 2017. Namun, […]Read More
Jakarta, Lintasparlemen.com–PT Go-Jek Indonesia berencana meluncurkan layanan terbaru bernama Go-Car yang merupakan angkutan taksi berbasis online. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi (Kadishubtrans) DKI Jakarta Andri Yansyah, Rabu (30/3/2016). Akan tetapi, konsep yang diusung akan berbeda dengan Uber dan Grab yang menggunakan mobil rental. Go-Car nantinya direncanakan bakal berkerjasama dengan operator taksi resmi. […]Read More
Jakarta, Lintasparlemen.com–Pengemis dan gelandangan yang terjaring razia Dinas Sosial DKI Jakarta akan menuju Panti Sosial Bina Insan (PSBI) 2 Cipayung, Jakarta Timur. Namun, tidak semua merasa nyaman berada di panti sosial. Bagi yang pernah merasakan berada di balik jeruji besi, panti sosial kalah nyaman. Panti sosial bertujuan menampung para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) tersebut […]Read More
Jakarta, Lintasparlemen.com–Program dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak harus dievaluasi menyusul terungkapnya jaringan eksploitasi anak yang terjadi di Jakarta. Hal tersebut disampaikan anggota DPR Komisi VIII, Tri Murny, Senin (28/3/2016). “Saya rasa Kementerian PP dan PA beserta kementerian dan lembaga terkait harus melakukan evaluasi apa penyebab tumpulnya program dan berbagai lembaga yang di danai oleh uang rakyat […]Read More