JAKARTA, Lintasparlemen.Com – Benar saja Fahri Hamzah belum terima dirinya dipecat oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang telah dibesarkannya dan yang telah membesarkan namanya. Fahri mempertanyakan partai yang telah dicintainya itu memberhentikan dirinya dari keanggotaan partai dakwah itu. Fahri juga mempertanyakan dosa politik apa yang telah dilakukan selama ini. “Saya mau tanya, kesalahan mahabesar apa […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.Com – Kasus pemecatan Fahri Hamzah akan berbuntut panjang dan akan terus memanas dalam waktu panjang. Apalagi kasus pemecatan dari keanggotaan PKS itu bisa berimbas pada posisinya sebagai anggota DPR biasa. Dengan tidak memiliki status anggota partai, Fahri tak hanya terdepak dari jabatannya sebagai Wakil Ketua DPR RI. Namun, juga bisa secara otomatis akan […]Read More
Makassar, LintasParlemen.com– Dipecatnya Fahri Hamzah sebagai kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) oleh Ketua Umum PKS menjadi hal yang menarik untuk dicermati. Pengamat Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Arqam Azikin menilai, pemecatan Fahri Hamzah di semua jenjang struktural PKS ini memberi sinyal politik bagi internal dan eksternal PKS akan adanya hal-hal yang sangat urgensi yangndianggap pelanggaran berat. […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.Com- Presiden Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman merespons beredarnya berita yang mengesankan sebagai bagian dari surat keputusan Majelis Tahkim kepada kader PKS Fahri Hamzah. Berikut tanggapan resmi yang diperoleh Lintasparlemen yang dikirimkan anggota Fraksi PKS DPR RI Muzammil Yusuf, dari Presiden PKS, Ahad (03/04); Saya tidak tahu keaslian […]Read More
Jakarta, Lintsparlemen.com–Wakil ketua Umum Gerindra Fadli Zon menaggapi soal tingginya elektabilitas calon petahana Basuki T Purnama (Ahok) dibanding dengan lawan-lawannya yang lain di Pilgub DKI 2017. Ia mengaku tidak terganggu dengan tingkat elektabilitas Ahok yang masih tinggi. Majunya Ahok sebagai calon gubernur adalah hak konstitusional. “Saya kira sah-sah saja. Itu kan hak konstitusional Ahok mau […]Read More
Jakarta, Lintasparlemen.com–Usulan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) agar diberikan kewenangan menyadap seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, telah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Ketua Komisi VI Farid Alfauzi mengatakan, kewenangan menyadap telah dicantumkan dalam draf revisi Undang-undang KPPU yang telah rampung dibahas di internal komisi. “Sudah masuk Prolegnas,” katanya di Kabupaten Bangkalan, Sabtu, (2/3/2016). Tidak dijelaskan […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com— Perdebatan terkait istilah ‘nomenklatur’ pada pemerintahan saat ini menjadi wacana yang menarik perhatian sejumlah pihak. Setelah dihebohkan dengan kritik yang disampaikan oleh Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla terhadap Menteri Rizal Ramli karena menambahkan istilah ‘summber daya’ pada penamaan Kemenko Kemaritiman & Sumber Daya, kini perseturuan kembali terjadi antara Jusuf Kalla dengan Menteri Kelautan […]Read More
Makassar, LintasParlemen.com– Meski kabar kepastian pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar belum jelas, namun langkah manuver dari berbagai kandidat dan calon yang ingin merebut posisi Ketua Umum Partai Golkar mendatang terus terjadi. Kali ini, calon Ketua Umum DPP Partai Golkar, Setya Novanto (Setnov) telah menyambangi rumah jabatan Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo (SYL), Jalan Jenderal […]Read More
Jakarta, Lintasparlemen.com–Wakil Ketua DPR Fadli Zon menganggap teguran Wakil Presiden ke Meneteri tidak mesti dilakukan dengan surat menyurat. Mestinya dapat dilakukan dalam sidang kabinet. Akan tetapi ia mengapresiasi sikap dari Wapres Jusuf Kalla yang menegur Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti. “Kalaupun ingin menegur atau mengevaluasi kinerja Susi, JK bisa menyampaikannya dalam rapat kabinet,” sebut Fadli […]Read More
Jakarta, Lintasparlemen.com–Pemerintah mengusulkan aturan mantan narapidana yang ingin maju pemilihan kepala daerah (pilkada) harus secara jujur dan terbuka mengumumkan kepada publik, terkait statusnya sebagai mantan narapidana. Sebagaimana dimuat dalam Pasal 45 ayat 2b draft revisi UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada yang telah diserahkan pemerintah ke DPR, Senin (28/3) lalu. Dimana dalam ayat tersebut […]Read More