Jakarta, LintasParlemen.com–Keputusan pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) yang kembali mengeluarkan izin perpanjangan ekspor konsentrat kepada PT Freeport Indonesia (PT FI) beberapa waktu yang lalu dianggap sebagai sikap inkonsistensi terhadap aturan perundang-undangan yang telah dibuat sendiri oleh pemerintah. Direktur Indonesian Reseources Studies (IRESS) Marwan Batubara menyatakan, selama ini pihak PT Freeport selalu […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.Com-Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak di Provinsi Banten yang digelar 15 Februari 2017 mendatang. Kini, sejumlah nama yang sudah beredar untuk bersaing mengambil hati sekitar 8 juta pemilik suara. Yang teranyar, Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sekaligus Ketua Fraksi PPP DPR RI Achmad Dimyati Natakusuma, akan ikut meramaikan bursa Pilkada Serentak Gubernur dan Wakil […]Read More
Makassar, LintasParlemen.com-Ketua DPD I Partai Golongan (Golkar) Sulawesi Selatan, yang juga Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo mengumpulkan kekuatan untuk maju sebagai Ketua Umum Partai Golkar dalam Munaslub mendatang. SYL dalam konsolidasi akbar akbar ini akan mendatangkan 160 Pengurus DPD I dan DPD II di Hotel Condotel Makassar, Kamis (25/2/2016). “Kita kumpulkan kekuatan di Hotel […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.Com-Kampanye hitam menerpa Ketua DPR RI Ade Komarudin (Akom) yang dilaporkan ke Majelis Kehormatan Dewan (MKD) terkait dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi. Sebagai kolega sekaligus tim sukses Akom, Bambang Soesetyo angkat bicara dan menganggap hal itu bagian kampanye hitam caketum Golkar lainnya. Bambang Soesetyo berencana akan menuntut balik dengan bukti yang dimilikinya. Akom dilaporkan […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com — Pemerintah dan DPR diminta untuk mencabut revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari program legislasi nasional (Prolegnas). Demikian dikatakan Presiden PKS Sohibul Iman, Selasa (23/2). Menurutnya, pemerintah dan DPR tak cukup hanya menunda revisi. “Kami meminta revisi UU KPK dicabut dalam Prolegnas,” ujar Sohibul. KPK saat ini, sambungnya, butuh dorongan agar lebih […]Read More
Jakarta, Lintasparlemen.com – Kontroversi revisi UU KPK memasuki babak baru. setalah memancing reaksi publik terhadap dugaan pelemahan secara sistematis, kini, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo berniat akan mengundurkan diri sebagai pimpinan jika revisi tersebut tetap dilakukan. Hal ini pun memancing komentar para dewan di legislatif. Ruhut Sitompul, anggota komisi III DPR RI mengatakan, […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.Com-Berbagai pihak beramai-ramai mengeluarkan padangan terkait figur yang tepat memimpin partai pohon beringin lima tahun ke depan nya. Dari kalangan politisi hingga tanggapan pengamat. Kali ini tanggapan datang dari politisi Senior Golkar yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo. “Bila ditanya ke saya soal figur yang tepat saat […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Partai Golkar dalam waktu dekat akan menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) setelah didera konflik dan perpecahan hampir setahun lamanya. Momentum Munaslub diharapkan menjadi ajang rekonsiliasi antara Kubu Aburizal Bakrie dan Agung Laksono demi menyongsong kesuksesan Partai Golkar menghadapi Pilkada Serentak 2017 dan Pemilu 2019. Namun, banyak pihak menilai, memanasnya suhu politik menjelang Munaslub […]Read More
Jakarta, Lintasparlemen.com – Nasib Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hanya menunggu waktu. Menko Polhukam Luhut Panjaitan memastikan bahwa pemerintah akan setuju dengan revisi Undang-Undang Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepanjang ditujukan untuk memperkuat lembaga antirasuah itu. Mantan Dubes Singapura ini menyatakan, revisi UU ini pernah diinisiasi oleh pemerintahan sebelumnya, tetapi entah mengapa tidak berlanjut. […]Read More
Jakarta, Lintasparlemen.com – Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Pajaitan menegaskan, Pemerintah akan mengambil sikap terhadap revisi UU KPK setelah menerima hasil dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Setelah itu pihaknya akan memberi jawaban. “Kita tunggu rapat paripurna revisi UU KPK. Intinya pemerintah tidak pernah menyatakan akan membatasi umur KPK hingga sampai 15 tahun […]Read More