JAKARTA, LintasParlemen.Com-Wakil Ketua Baleg DPR Firman Soebagyo menjawab keraguan publik terkait tujuan revisi UU KPK itu. Firman menyebutkan bahwa alasan utamanya untuk memperkuat peran KPK memberantas korupsi di Indonesia. Namun, publik menilai sebaliknya. Sehingga upaya atau niat baik DPR itu untuk menguatkan fungsi KPK melalui revisi UU disimpulkan negatif. Wakil Ketua Fraksi Golkar DPR ini […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.Com-Polemik perlu tidaknya merevisi UU KPK Nomor 30 Tahun 2002 terus menggelinding ke arena publik tanpa bisa dibendung. Padahal, menurut Wakil Ketua Baleg DPR Firman Soebagyo, revisi UU KPK itu tujuan utamanya untuk memperkuat peran KPK memberantas korupsi di Indonesia. Namun, publik menilai sebaliknya. Sehingga upaya atau niat baik DPR itu untuk menguatkan fungsi […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com– Jelang Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar, tensi dan manuver politik semakin panas. tak terkecuali bagi mereka yang menyatakan siap menjadi Ketua Umum Partai Golkar berikutnya. Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Golkar Sulawesi Selatan (Sulsel), Syahrul Yasin Limpo, yang juga menjabat sebagai Gubernur Sulsel, menyatakan keseriusannya untuk maju dan bertarung dalam […]Read More
MEDAN, LintasParlemen.com – Diduga karena membentuk organisasi Serikat Pekerja di perusahaan tempatnya bekerja, sebanyak 15 orang karyawan Teknik Sub PLN Rayon Sibuhuan, Kabupaten Padang Lawas dari perusahaan outsourcing PT Sumber Energi Sumatera (PT. Sentra) hingga saat ini belum menerima gaji bulan januari 2016. Padahal sesuai surat perjanjian kerja dan Surat Keputusan Direktur (SK DIR) PLN […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com— Koalisi Anti Mafia Tambang, termasuk diantaranya, Walhi, Jatam, Auriga,YLBHI, SAINS baru-baru ini merilis hasil Penilaian kinerja Korsup Minerba setelah sebelumnya pada tahun 2014, Komisi Pemberantasan Korsupsi menginisiasi sebuah skema sebagai solusi dalam tatakelola pertambangan di Indonesia dan juga untuk mencegah terjadinya korupsi di sektor tersebut. Skema tersebut dikenal sebagai Korsup Minerba atau Koordinasi Supervisi […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com— Grup Insan Cendekia Madani (ICM) kembali membuka sekolah baru di kawasan wisata Gunung Geulis, Bogor, Jawa Barat. Pemilihan lokasi sekolah di kawasan wisata Gunung Gelis tentu menjadi nilai tambah sendiri bagi lahirnya sekolah yang tetap memadukan konsep kebutuhan masa kini dengan tetap melakukan penguatan kurikulum keislaman sebagai inti nilai (core value) dalam membentuk […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Wali Kota Makassar Moh Ramdhan ‘Danny’ Pomanto dalam lawatannya ke Amerika Serikat diisi dengan pertemuan bersama Wood Bagots di sekitar proyek Mission Bay, semenanjung San Fransisco AS. Wood Bagots merupakan konsultan arsitek dan urban planning terkemuka di negara Obama tersebut. Perusahaan desain dan konsultasi global tersebut telah memiliki 15 studio di seluruh dunia, membawahi […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Salah satu ruang kantor di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Bombana Sulawesi Tenggara (Sultra) akhir-akhir ini dijadikan sebagai tempat karaoke oleh oknum pegawai setempat saat jam kerja berlangsung. Seperti yang dikutip dari Zonasultra.Com Kamis (18/2/2016), aksi aneh pegawai di instansi kepegawaian tersebut terlihat sekitar pukul 11.30 Wita. Saat itu sejumlah pegawai lain sedang sibuk menjalankan […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–PT PLN (Persero) menargetkan realisasi program promo Luar Waktu Beban Puncak (LWBP) digunakan oleh 11 ribu pelanggan listrik di sektor Industri pada tahun 2018 mendatang. Namun sejak diluncurkan pada bulan November 2015 lalu, program promo PLN ini yang diharapkan bisa menarik minat industri ternyata belum menunjukkan hasil yang maksimal. Kepala Divisi Niaga PLN, Benny […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com– Puluhan Mahasiswa dan Pemuda yang tergabung dalam Jaringan Muda Indonesia (JMI), menggelar konfrensi pers terkait perkara Bambang Widjojanto (BW), Abaraham Samad (AS) dan Novel Baswedan (NB). Kordinator JMI, Maulana Ikhsanul Haq mengungkapkan, rencana dibekukan atau deponering perkara tersebut merupakan pelecehan terhadap institusi penegak hukum di Indonesia. “Ini mencoreng penegak hukum yang sudah bekerja […]Read More