Featured posts
Makassar, LintasParlemen.com– Anggota DPRD Kota Makassar dari Partai Nasdem, Rudianto Lallo dilaporkan oleh Ansyor Alias Ansar Makkasau ke Polrestabes Kota Makassar pada Jumat 4 Maret 2016. Ansar melaporkan Rudianto lallo karena merasa telah mencemarkan nama baiknya dan organisasi yang pernah dilakoninya yakni Koalisi Aktivis Makassar (KAM) “Saya melaporkan bahwa saya sudah dipermalukan dan dicemarkan nama […]Read More
LintasParlemen.com — Suwardi Suryaningrat, yang kelak lebih populer dengan nama Ki Hajar Dewantara, di tanah air dikenal reputasinya sebagai pelopor Pendidikan Nasional dan pendiri Lembaga Pendidikan Taman Siswa. Sehingga putra kelahiran Yogyakarta itu, Hari Pendidikan Nasional yang dicanangkan oleh Pemerintah bertepatan dengan hari kelahirannya, 2 Mei 1889. Tapi, belum banyak yang tahu, bahwa Ki Hajar […]Read More
Makassar, LintasParlemen.com— Aktifis pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Aktifis Makassar (KAM) terus membantah terkait tuduhan pada salah satu aktifis KAM yang disinyalir telah melakukan ‘pemerasan’ terhadap salah satu anggota DPRD SulSel dari Partai Nasdem, terkait kasus korupsi di Wajo, Sulawesi Selatan. KAM pun melakukan tantangan balik kepada mereka yang mengeluarkan tuduhan tersebut. “Kami […]Read More
Makassar, LintasParlemen.com– sejumlah Aktifis mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Aktifis Makassar (KAM) membantah jika mereka telah melakukan ‘pemerasan’ terhadap salah satu anggota DPRD Sulawesi Selatan, Syaharuddin terkait dugaan kasus korupsi yang menjeratnya. Dalam keterangannya, KAM meminta kepada publik dan rakyat untuk tidak terpancing dengan upaya beberapa pihak yang mencoba ingin mengalihkan isu yang menjerat anggota […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon mengingatkan agar komisoner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berlaku adil dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya terkait sejumlah kasus, tidak hanya mengusut dari sisi legislatif saja. Hal itu terkait dengan perkembangan kasus yang menjerat anggota komisi V DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Damayanti Wisnu Putranti. “Saya harap KPK juga […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.Com-Anggota Komisi VIII DPR Kuswiyanto menilai pemekaran Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) Kementerian Agama (Kemenag) RI perlu dilakukan. Menurut Kuswiyanto, sebaiknya Dirjen Pendidikan Madrasah berdiri sendiri, sementara Pondok Pesantren dan Pendidikan Tinggi Islam yang digabung dalam satu atap Dirjen. Wacana pemekaran mengemuka saat Tim Kunjungan Kerja Spesifik Panja Tata Kelola dan Anggaran Pendis Komisi […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.Com-Saat disebut pendidikan Islam maka bisa jadi dibenak kita yang terbayang adalah mayoritas proses pendidikannya belum dikelola secara profesional dan masih terbelakang. Kondisi itu sangat disayangkan oleh Ketua Tim Kunjungan Spesifik Panja Pendidikan Islam ke Provinsi Kepulauan Riau Komisi VIII DPR Sodik Mudjahid yang juga Wakil Ketua Komisi VIII DPR itu usai kunjunganya itu […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.Com-Saat disebut pendidikan Islam maka dibenak kita yang terbayang mungkin adalah mayoritas proses pendidikannya belum dikelola secara profesional dan masih terbelakang. Kondisi itu sangat disayangkan oleh Ketua Tim Kunjungan Spesifik Panja Pendidikan Islam ke Provinsi Kepulauan Riau Komisi VIII DPR Sodik Mudjahid yang juga Wakil Ketua Komisi VIII DPR itu beberapa waktu lalu. Politisi […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com-Mantan Wali Kota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin divonis hukuman pidana penjara selama 4 tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (29/2). Hukuman itu diberikan lantaran Ilham terbukti melakukan korupsi dalam kerjasama antara Pemerintah Kota Makassar dengan PDAM setempat. “Mengadili, menyatakan terdakwa Ilham Arief Sirajuddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com-Dalam penerapan Kartu Identitas Anak (KIA) atau KTP Anak secara nasional, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyasar 50 daerah sebagai lokasi sosialisasi. Untuk mendukung sosialisasi ini, Kemendagri mengalokasikan anggaran sebesar Rp 8,7 milliar. Mendagri Tjahjo Kumolo menyebutkan, anggaran itu dialokasikan untuk sosialisasi pelatihan, dan penyediaan blanko KIA. ”Ada anggaran 2016 sebesar Rp 8,7 miliar untuk […]Read More