Jakarta, LintasParlemen.com- Forum Mahasiswa Peduli Pembangunan Papua (FMPP) melaporkan Bupati Puncak Papua, Willem Wandik ke Bareskrim Polri atas dugaan mark-up pengadaan pesawat Grand Karebau senilai Rp146 miliar. Demikian disampaikan Ketua FMPPP Arnold Wandanas dalam keterangan tertulisnya ke media di Jakarta, Kamis (25/2/2015). “Kami telah resmi melaporkan Bupati Willem ke Bareskrim hari Senin kemarin dengan nomor […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com — Pemerintah dan DPR diminta untuk mencabut revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari program legislasi nasional (Prolegnas). Demikian dikatakan Presiden PKS Sohibul Iman, Selasa (23/2). Menurutnya, pemerintah dan DPR tak cukup hanya menunda revisi. “Kami meminta revisi UU KPK dicabut dalam Prolegnas,” ujar Sohibul. KPK saat ini, sambungnya, butuh dorongan agar lebih […]Read More
Jakarta, Lintasparlemen.com – Kontroversi revisi UU KPK memasuki babak baru. setalah memancing reaksi publik terhadap dugaan pelemahan secara sistematis, kini, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo berniat akan mengundurkan diri sebagai pimpinan jika revisi tersebut tetap dilakukan. Hal ini pun memancing komentar para dewan di legislatif. Ruhut Sitompul, anggota komisi III DPR RI mengatakan, […]Read More
Jakarta, Lintasparlmen.com – Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR telah memutuskan unutk menghentikan kasus penganiayaan yang melibatkan anggota komisi III, Masinton Pasaribu. Hal itu dilakukan oleh MKD pasca Dita Aditya, telah mencabut laporan dan sepakat bedamai dengan mantan aktivis 98 itu. “Sudah , dicabut di MKD dan si pengadu prinsipnya ibu Dita melampirkan surat di Bareskrim […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.Com – Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan menilai bahwa perlu melibatkan semua stake holder bila ingin revisi UU KPK diteruskan. Apalagi saat ini rencana revisi itu terus menuai penolakan dari masyarakat. Menurut Taufik, revisi UU KPK itu harus atas persetujuan semua stake holder, jika satu saja tak setuju. Maka sebaiknya ditunda atau bahkan […]Read More
Jakarta, Lintasparlemen.com – Nasib Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hanya menunggu waktu. Menko Polhukam Luhut Panjaitan memastikan bahwa pemerintah akan setuju dengan revisi Undang-Undang Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepanjang ditujukan untuk memperkuat lembaga antirasuah itu. Mantan Dubes Singapura ini menyatakan, revisi UU ini pernah diinisiasi oleh pemerintahan sebelumnya, tetapi entah mengapa tidak berlanjut. […]Read More
Jakarta, Aktual.com— Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menyatakan akan melakukan revisi terhadap Undang-Undang Mineral dan Batubara (UU Minerba) Nomor 4 tahun 2009 yang memuat larangan ekspor konsentrat dan kewajiban pembangunan smelter bagi perusahaan tambang di Indonesia. Sudirman Said mengungkapkan, salah satu poin yang akan direvisi dalam UU Minerba tersebut adalah terkait […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com — Presiden RI, Joko Widodo dikabarkan telah menyetujui Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dilansiir dari Aktual.com, Jumat (19/2/2016), Pimpinan KPK tidak bisa menolak revisi UU KPK bila nantinya disepakati bersama antara pemerintah dengan DPR. “Kalau pimpinan KPK kan tidak bisa menolak, dia melaksanakan,” kata Luhut. Luhut menjelaskan bahwa Presiden Jokowi menyetujui revisi […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com-Kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Damayanti Wisnu Putranti (DWP), yang merupakan anggota Komisi V DPR-RI dari fraksi PDI Perjuangan merupakan pukulan telak terhadap kewibawaan lembaga wakil rakyat. Koordinator Nasional Koalisi Rakyat Maluku Anti Korupsi (KRAMAT), Fahris Bada mengungkapkan, kasus tersebut bukan saja menampar wajah wakil rakyat, […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.Com-Wakil Ketua Baleg DPR Firman Soebagyo menjawab keraguan publik terkait tujuan revisi UU KPK itu. Firman menyebutkan bahwa alasan utamanya untuk memperkuat peran KPK memberantas korupsi di Indonesia. Namun, publik menilai sebaliknya. Sehingga upaya atau niat baik DPR itu untuk menguatkan fungsi KPK melalui revisi UU disimpulkan negatif. Wakil Ketua Fraksi Golkar DPR ini […]Read More
