Jakarta, LintasParlemen.com – Habibi Baharuddin Baso Tika, (33), putra mantan Bupati Jeneponto, warga kompleks perumahan Bukit Baruga, Kecamatan Manggala, Makassar melaporkan Saharuddin Said, anggota DPRD Makassar ke Mapolsek Mamajang, Kamis, (3/3). Legislator dari Fraksi Golkar ini dipolisikan oleh Habibi setelah terjadi keributan antara keduanya di kafe My Kopi ‘O’ yang ada di Mal Ratu Indah […]Read More
Makassar, LintasParlemen.com— Aktifis pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Aktifis Makassar (KAM) terus membantah terkait tuduhan pada salah satu aktifis KAM yang disinyalir telah melakukan ‘pemerasan’ terhadap salah satu anggota DPRD SulSel dari Partai Nasdem, terkait kasus korupsi di Wajo, Sulawesi Selatan. KAM pun melakukan tantangan balik kepada mereka yang mengeluarkan tuduhan tersebut. “Kami […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon mengingatkan agar komisoner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berlaku adil dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya terkait sejumlah kasus, tidak hanya mengusut dari sisi legislatif saja. Hal itu terkait dengan perkembangan kasus yang menjerat anggota komisi V DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Damayanti Wisnu Putranti. “Saya harap KPK juga […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com-Mantan Wali Kota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin divonis hukuman pidana penjara selama 4 tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (29/2). Hukuman itu diberikan lantaran Ilham terbukti melakukan korupsi dalam kerjasama antara Pemerintah Kota Makassar dengan PDAM setempat. “Mengadili, menyatakan terdakwa Ilham Arief Sirajuddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com– Sejumlah organisasi pergerakan dan kemahasiswaan menyampaikan tuntutannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar tegas memberikan sanksi kepada para anggota DPR, yang hingga saat ini tidak taat hukum dalam melaporkan atau menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam pernyataan tertulisnya, Koalisi Masyarakat Peduli Parlemen menyatakan, mengenai LHKPN telah […]Read More
Jakarta, Lintasparlemen.com – Sudah jatuh tertimpa tanggal, itulah yang dialami oleh Anggota DPR dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Ivan Haz. sebelumya dia terlibat kasus penyaniayaan terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT). Hal ini membuat Wakil Ketua DPR Agus Hermanto marah besar. Ia mengatakan pihaknya melalui Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) tak segan-segan untuk memecat Ivan Haz. “Pasti, […]Read More
Jakarta , Lintasparlemen.com – Wakil Ketua Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin menyangkan Sikap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok jika Tentara Nasional Indonesia (TNI) dilibatkan langsung dalam penggusuran di kawasan Kalijodo, Jakarta Utara. “Proses menggusur kemudian menjadikan daerah Kalijodo menjadi daerah hijau sesuai aturan mungkin sah sah saja. Tapi tak perlu lebay dengan […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Keputusan pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) yang kembali mengeluarkan izin perpanjangan ekspor konsentrat kepada PT Freeport Indonesia (PT FI) beberapa waktu yang lalu dianggap sebagai sikap inkonsistensi terhadap aturan perundang-undangan yang telah dibuat sendiri oleh pemerintah. Direktur Indonesian Reseources Studies (IRESS) Marwan Batubara menyatakan, selama ini pihak PT Freeport selalu […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengusulkan akan melakukan revisi UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (Minerba), yang salah satu poinnya adalah memberikan relaksasi atau kelonggaran kepada perusahaan di sektor tambang untuk melakukan ekspor mineral mentah ke luar negeri. Namun, meski usulan dan revisi tersebut belum dibahas antara […]Read More
Makassar, LintasParlemen.com— Wakil Gubernur Sulsel, Agus Arifin Nu’mang sekira pukul 08:15 wita memenuhi panggilan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulselbar, Kamis (25/2/2016). Mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel ini memenuhi panggilan Kejati untuk dimintai keterangan dalam kasus dugaan korupsi dan bantuan Sosial (Bansos), yang merugikan negara Rp 8,8 Milliar tahun 2008 lalu. Wagub diperiksa selama […]Read More
