Jakarta, Aktual.com— Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menyatakan akan melakukan revisi terhadap Undang-Undang Mineral dan Batubara (UU Minerba) Nomor 4 tahun 2009 yang memuat larangan ekspor konsentrat dan kewajiban pembangunan smelter bagi perusahaan tambang di Indonesia. Sudirman Said mengungkapkan, salah satu poin yang akan direvisi dalam UU Minerba tersebut adalah terkait […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com — Presiden RI, Joko Widodo dikabarkan telah menyetujui Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dilansiir dari Aktual.com, Jumat (19/2/2016), Pimpinan KPK tidak bisa menolak revisi UU KPK bila nantinya disepakati bersama antara pemerintah dengan DPR. “Kalau pimpinan KPK kan tidak bisa menolak, dia melaksanakan,” kata Luhut. Luhut menjelaskan bahwa Presiden Jokowi menyetujui revisi […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com-Kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Damayanti Wisnu Putranti (DWP), yang merupakan anggota Komisi V DPR-RI dari fraksi PDI Perjuangan merupakan pukulan telak terhadap kewibawaan lembaga wakil rakyat. Koordinator Nasional Koalisi Rakyat Maluku Anti Korupsi (KRAMAT), Fahris Bada mengungkapkan, kasus tersebut bukan saja menampar wajah wakil rakyat, […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.Com-Wakil Ketua Baleg DPR Firman Soebagyo menjawab keraguan publik terkait tujuan revisi UU KPK itu. Firman menyebutkan bahwa alasan utamanya untuk memperkuat peran KPK memberantas korupsi di Indonesia. Namun, publik menilai sebaliknya. Sehingga upaya atau niat baik DPR itu untuk menguatkan fungsi KPK melalui revisi UU disimpulkan negatif. Wakil Ketua Fraksi Golkar DPR ini […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.Com-Polemik perlu tidaknya merevisi UU KPK Nomor 30 Tahun 2002 terus menggelinding ke arena publik tanpa bisa dibendung. Padahal, menurut Wakil Ketua Baleg DPR Firman Soebagyo, revisi UU KPK itu tujuan utamanya untuk memperkuat peran KPK memberantas korupsi di Indonesia. Namun, publik menilai sebaliknya. Sehingga upaya atau niat baik DPR itu untuk menguatkan fungsi […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com– Puluhan Mahasiswa dan Pemuda yang tergabung dalam Jaringan Muda Indonesia (JMI), menggelar konfrensi pers terkait perkara Bambang Widjojanto (BW), Abaraham Samad (AS) dan Novel Baswedan (NB). Kordinator JMI, Maulana Ikhsanul Haq mengungkapkan, rencana dibekukan atau deponering perkara tersebut merupakan pelecehan terhadap institusi penegak hukum di Indonesia. “Ini mencoreng penegak hukum yang sudah bekerja […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.Com—Sembilan fraksi dalam rapat Badan Legislasi (Baleg) DPRkompak menyetujui revisi Undang-Undang (UU) KPK dilanjutkan ke tahap penetapan paripurna. Hanya Fraksi Gerindra yang menolak. Di luar parlemen, gelombang protes terhadap revisi UU KPK pun besar. Petisi online bertajuk: Jangan Bunuh KPK, Hentikan Revisi UU KPK sudah menembus 57 ribu lebih tanda tangan hingga Rabu (10/2) […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Digugatnya presiden Jokowi oleh Forum Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu bersama sejumlah elemen buruh dengan mengajukan gugatan class action ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang telah di Groundbreaking Presiden itu merupakan Hak masyarakat yang telah di atur dalam UU 28/1999 tentang penyelenggara Negara yang bersih. Demikian disampaikan oleh […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com— Presiden Jokowi dan beberapa menterinya akan digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait dengan polemik proyek Kereta Api Cepat (KAC). Gugatan ini berasal dari Tim Advokasi Tolak Kereta Cepat selaku kuasa hukum warga negara Indonesia. Juru Bicara Tim Advokasi Tolak Kereta Cepat, Habiburokhman mengungkapkan, selaku kuasa hukum perwakilan negara Indonesia yakni FX Arief […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.com—Suara publik terus mengingatkan bahwa revisi UU KPK di DPR tidak lebih dari 4 poin yang diusulkan oleh 6 fraksi. Namun, kenyataannya ada beberapa poin yang berubah dan bertambah. Menurut Wakil Ketua Baleg DPR RI Firman Soebagyo, perubahan itu disepakati pada rapat pleno tertutup yang digelar Rabu, (10/02) kemarin. “Ada beberapa perubahan. Di pasal […]Read More