JAKARTA, LintasParlemen.Com- Anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan menyambut baik keputusan Bank Indonesia (BI) pada 17 dan 18 Februari 2016 lalu yang memotong BI Rate sebesar 25 basis points (bps) menjadi 7% yang berlaku efektif sejak 16 Maret 2016. Pasalnya, menurut Heri, penurunan BI Rate itu adalah kebijakan moneter pemerintah yang tepat di tengah kondisi […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.Com-Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 17 dan 18 Februari 2016 lalu telah memutuskan menurunkan BI Rate sebesar 25 basis points (bps) menjadi 7% yang berlaku efektif sejak 16 Maret 2016. Keputusan tersebut sebagai bagian dari pelonggaran kebijakan moneter yang semakin terbuka dengan semakin terjaganya stabilitas makroekonomi, khususnya penurunan tekanan inflasi di 2016. […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Wakil Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Irham Dilmy mengungkapkan, kebiasaan tidak baik oleh kepala daerah terpilih pada Pilkada serentak beberapa waktu lalu dengan melakukan balas budi dan balas dendam dikhawatirkan akan terjadi. Meski sebenarnya UU dan aturan di KASN sudah sangat jelas melarang hal tersebut. “Ini cerita lama, biasanya kalau selesai pemilihan kepala […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Kali ini Partai Golkar mengalami guncangan berupa perpecahan internal. Terpecah dalam dua versi kepengurusan. Masing-masing mengklaim sebagai partai yang paling sah. Ini adalah babak yang tak pernah terjadi di partai beringin. Sebelumnya, partai tersebut telah berhasil melewati transisi era reformasi dengan begitu mulusnya. Tetap solid. Tak ada gejolak internal yang berarti. Bahkan ketika para […]Read More
JAYAPURA, LintasParlemen.com – Dalam waktu dekat Perwakilan mama – mama Pedagang asli Papua, Solidaritas Pedagang Asli Papua (SOLPAP), Komisi II DPR Papua, yang dipimpin Ketua Tim, Wakil Ketua III DPR Papua, Yanni. Akan melakukan audiens dengan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian BUMN, Perum Damri dan juga Kementerian Keuangan guna membicarakan kepastian lokasi pendirian pasar […]Read More
Jakarta, Aktual.com— Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menyatakan akan melakukan revisi terhadap Undang-Undang Mineral dan Batubara (UU Minerba) Nomor 4 tahun 2009 yang memuat larangan ekspor konsentrat dan kewajiban pembangunan smelter bagi perusahaan tambang di Indonesia. Sudirman Said mengungkapkan, salah satu poin yang akan direvisi dalam UU Minerba tersebut adalah terkait […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com — Presiden RI, Joko Widodo dikabarkan telah menyetujui Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dilansiir dari Aktual.com, Jumat (19/2/2016), Pimpinan KPK tidak bisa menolak revisi UU KPK bila nantinya disepakati bersama antara pemerintah dengan DPR. “Kalau pimpinan KPK kan tidak bisa menolak, dia melaksanakan,” kata Luhut. Luhut menjelaskan bahwa Presiden Jokowi menyetujui revisi […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com— Penerbitan Surat Utang (SUN) oleh pemerintah hingga 16 Februari 2016 sebesar Rp135,9 triliun, dengan alasan dimanfaatkan untuk pembiayaan program pembangunan tercantum dalam APBN dikritik oleh Ekonom dari Universitas Indonesia (UI) Rizal Edi Halim. Rizal menilai, kebijakan pemerintah tersebut yang bertujuan untuk menjaga kondisi ekonomi nasional justru dianggap kurang tepat dan tak akan efektif […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Komisi VII, Satya W Yudha meengatakan hadirnya Kaukus Ekonomi Hijau (KEH) sebagai satu bentuk kongkret untuk ikut berpartisipasi dalam pertumbuhan ekonomi secara keberlanjutan (sustainable). “Keberadaan Kaukus Ekonomi Hijau ini menjadi arti tersendiri karena Kaukus ini sendiri sudah dirapatkan secara resmi oleh pimpinan DPR dan bahkan sudah mulai dipikirkan […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com-Kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Damayanti Wisnu Putranti (DWP), yang merupakan anggota Komisi V DPR-RI dari fraksi PDI Perjuangan merupakan pukulan telak terhadap kewibawaan lembaga wakil rakyat. Koordinator Nasional Koalisi Rakyat Maluku Anti Korupsi (KRAMAT), Fahris Bada mengungkapkan, kasus tersebut bukan saja menampar wajah wakil rakyat, […]Read More