LP JAKARTA – Perlindungan terhadap harta bersama menjadi salah satu isu krusial dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset. Anggota Komisi III DPR RI Rikwanto menegaskan pentingnya aturan yang jelas agar tidak merugikan pihak yang tidak terlibat dalam tindak pidana. Menurut Rikwanto, perampasan aset tidak boleh secara otomatis menyasar seluruh harta milik seseorang, termasuk […]Read More
LP JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI Rikwanto menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana perlu mengatur pembentukan badan khusus untuk mengelola aset hasil perampasan agar nilainya tetap terjaga. Usulan itu disampaikan Rikwanto dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (20/4/2026). Ia menekankan pentingnya pengelolaan profesional agar […]Read More
LP JAKARTA – Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan pihaknya ingin memaksimalkan partisipasi publik dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset sejak tahap awal penyusunan naskah akademik. Hal itu disampaikan saat Komisi III DPR menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama akademikus dari Universitas Indonesia (UI), yakni Harkristuti Harkrisnowo dan Neng Zubaidah, di Kompleks Parlemen, […]Read More