Jakarta, LintasParlemen.com–Komisi IV DPR RI melakukan rapat kerja dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, membahas masalah RUU Prioritas dalam Prolegnas, evaluasi kinerja dan serapan anggaran triwulan pertama tahun 2016, serta hasil kunjungan kerja, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/4/2016). Ketua Komisi IV Edhy Prabowo yang memimpin rapat kerja tersebut, memberikan kesempatan kepada para anggota […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (BAP) alias Ahok yang menghina Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengundang reaksi dan kritik dari berbagai kalangan tak terkecuali kalangan anggota DPR RI. Sekertaris Fraksi PAN di DPR Yandri Susanto misalnya mengatakan bahwa pernyataan Ahok tersebut sangat tidak pantas sebagai seorang pejabat negara. “Saya menilai pernyataan itu tidak […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Peneliti politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro mengakui bahwa ‘kepretan’ Menko Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli, telah membuka mata publik bahwa ada sisi-sisi lain dari kebijakan pemerintah yang selama ini tertutup. “Sisi bagus (Kepretan Rizal Ramli), kita publik jadi tercerahkan. Walaupun ada sisi yang lain dimana kepretan itu menimbulkan polemik. […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaporkan hasil temuannya terkait pengadaan tanah RS Sumber Waras di Jakarta Barat yang dinilai tidak melewati proses pengadaan memadai kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). “Kita sudah sampaikan ke presiden bahwa ada kerugian negara terhadap Sumber Waras,” kata Ketua BPK, Harry Azhar Aziz di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (14/4/2016). Ia […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com– Sulawesi Selatan, menjadi salah satu daerah yang paling favorit bagi para wisatawan baik lokal maupun manca negara. Banyaknya titik destinasi wisata di Sulsel menjadikan daerah ini termasuk daerah yang mengutamakan perbaikan infrastruktur dan pengelolaan manajamen destinasi yang baik dibandingkan daerah destinasi wisata lain di tanah air. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Sulsel, […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Direktur Utama PT Agung Sedayu Group (PT ASG) Richard Halim Kusuma batal diperiksa penyidik KPK. Richard rencananya diperiksa pada pekan depan. “Penyidik memutuskan untuk membatalkan pemeriksaan Richard pada hari ini dan menundanya pekan depan,” kata Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha di kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (14/4/2016). Penundaan itu […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap beberapa jaksa oleh dalam dugaan transaksi kasus menunjukkan bahwa reformasi dan revolusi mental di jajaran korps adyaksa itu tak berjalan. Komisioner Ombudsmen Republik Indonesia (ORI), Laode Ida mengungkapkan, kejadian tersebut menjadi cerminan jika justru yang ada sekarang adalah kecenderungan terus mendarah dagingnya watak […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com--Humas Gerakan Selamatkan Jakarta (GSJ), Beny Sujabat, menyatakan, berlarut-larutnya penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan lahan RS Sumber Waras oleh Pemprov DKI pada 2014 silam, lantaran banyak elite yang terlibat. Salah satunya, kata dia, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Jan Darmadi. Ini terbukti dengan surat yang diajukannya kepada Pemprov DKI tertanggal 7 Juli 2014, dimana […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Komisi IV DPR RI bertindak cepat untuk mengusut proyek reklamasi yang tidak sesuai dengan izin maupun Amdal. Komisi IV membentuk panitia kerja (Panja) Nelayan dan Pencemaran Laut. “Sudah ada Panja, kami sebut Panja Nelayan dan Pencemaran Laut. Karena apa? yang akibat pencemaran laut itu bukan hanya pencemaran laut saja, tetapi juga dampak terhadap nelayannya,” […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Tim gerakan nasional penyelamatan sumber daya alam dari Komisi Pemberantasan Komisi (KPK) menyebutkan, potensi kerugian negara dari sektor kehutanan di Indonesia mencapai Rp 7 triliun per tahun, Ini terjadi akibat ketidaksesuaian pencatatan produksi kayu. Anggota tim Sulistyanto mengatakan, bahwa nilai kerugian keuangan negara dari sektor kehutanan itu berasal ketidaksesuaian pencatatan volume produksi kayu di […]Read More