Jakarta, LintasParlemen.com–Kementerian dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktur Bina Keuangan Daerah (Keuda) Reydonnyzar Moenek mengingatkan pemerintah daerah agar menyiapkan anggaran dana sebesar Rp 2,9 triliun untuk kebutuhan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2017. Jumlah tersebut dialokasikan untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu sebesar Rp 2,4 triliun, Bawaslu Rp 426 miliar, dan pengamanan Rp […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.Com – Teka-teki terkait jadi tidaknya pabrik smelter PT Freeport akan tetap dibangun di kabupaten Gresik masih terus berlanjut. Khususnya, pasca adanya kemelut “Papa minta saham” yang hingga saat ini belum juga ada titik terang. Menanggapi hal itu, Anggota Komisi VII dari Daerah Pemilihan (Dapil Jawa Timur VII) Eni Maulani Saragi langsung mengunjugi Gresik […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.com–Pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok) pada tanggal 30 Maret 2016 lalu “Jangan taruh orang yang mauubah sila pertama Pancasila. Orang Partai Bulan Bintang (PBB) itu kan ingin ubah Pancasila kayak Masyumi. Itu masalah”, menuai polemik. Pernyataan Ahok tersebut menuai reaksi keras dari pengurus DPP PBB. Partai pimpinan Yusril Ihza Mahendra ini menyesalkan pernyataan Ahok […]Read More
MAMUJU, Lintasparlemen.com – Adalah Sulawesi Barat—disingkat Sulbar—yang merupakan provinsi hasil pemekaran dari provinsi Sulawesi Selatan. Provinsi ini terbentuk tanggal 05 Oktober 2004 lalu berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2004. Ibukotanya ialah Mamuju. Luas wilayahnya sekitar 16,796.19 km². Awal berdiri Sulbar dipimpin oleh Anwar Adnan Saleh dari hasil Pilgub selama dua periode, 2006 hingga 2017. Sulbar […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.com–Nias – Satu minggu terakhir pasokan listrik di Kepulauan Nias tidak stabil. Akibatnya beberapa wilayah tidak mendapat aliran listrik sejak satu minggu yang lalu. Mengenai hal ini, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi menanggapi, saat ini pihaknya masih menunggu renegoisasi antara PT. PLN Sumatera Utara dengan PT. American Power Rental (APR) […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.com – Seperti diberitakan akhir-akhir ini bahwaada sejumlah pelanggaran hukum yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemrov) DKI Jakarta dalam menerbitkan izin pelaksanaan reklamasi kepada perusahaan pengembang tersebut. Pertama, penerbitan izin reklamasi bukan menjadi kewenangan Pemprov DKI Jakarta melainkan pemerintah pusat, karena wilayah Jakarta masuk ke dalam kawasan strategis nasional (KSN). Kedua, penerbitan izin oleh Ahok melanggar aturan karena […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.Com – Pro kontra terkait Undang-undang (UU) Tax Amnesty atau pengampunan pajak terus menjadi pembahasan publik di Indonesia. Menurut Anggota Komisi XI DPR RI Airlangga Hartarto menilai bahwa kehadiran UU itu sangat diperlukan untuk menata sistem perpajakan di dalam negeri yang masih sembrawut. Apalagi UU itu, sambung alumni aktivis HMI ini, bisa sebagai pendorong […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.com – Sejumlah kandidat calon ketua umum Partai Golkar menebar janji di daerah untuk menarik pemilik suara menjelang Musyawarah Besar (Mubes) partai beringin itu yang rencananya digelar 07 Mei 2016 ini. Yang teranyar, Anggota Komisi IX DPR RI Airlangga Hartarto yang digadang-gadang maju di bursa calon ketua umum sudah menebar pesona bahwa jika dirinya […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.com – Rencana pembangunan reklamasi di suatu daerah sering menimbulkan pro dan kontra. Melihat kondisi ini, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo menilai bahwa reklamasi harus diatur secara komprehensif sesuai undang-undang untuk kepentingan masyarakat di sekitarnya. “Reklamasi ini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan berdasarkan undang-undang. Jika konteksnya adalah potensi sumber daya […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Komisioner Komisi Kepolisian Nasional Edi Putra Hasibuan mengatakan, anggota Detasemen Khusus 88 Antiteror yang terlibat pada kasus kematian Siyono harus dihukum oleh peradilan pidana. “Kalau benar ada prosedur yang dilanggar sehingga menyebabkan kematian Siyono, harus tetap diproses. Sebagai anggota Densus, hukumannya pasti lebih berat daripada masyarakat biasa,” kata Edi dihubungi di Jakarta, Selasa (5/4/2016). […]Read More