Ibukota Politik

Jelang Munaslub Golkar, Besok Ada Diskusi ‘Kemana Arah Golkar Pergi?’

Jakarta, LintasParlemen.com–Kali ini Partai Golkar mengalami guncangan berupa perpecahan internal. Terpecah dalam dua versi kepengurusan. Masing-masing mengklaim sebagai partai yang paling sah. Ini adalah babak yang tak pernah terjadi di partai beringin. Sebelumnya, partai tersebut telah berhasil melewati transisi era reformasi dengan begitu mulusnya. Tetap solid. Tak ada gejolak internal yang berarti. Bahkan ketika para […]Read More

Ekonomi Headline Nusantara Sosial

‘Mama’ Papua Minta Pasar ke Jokowi

JAYAPURA, LintasParlemen.com – Dalam waktu dekat Perwakilan mama – mama Pedagang asli Papua, Solidaritas Pedagang Asli Papua (SOLPAP), Komisi II DPR Papua, yang dipimpin Ketua Tim, Wakil Ketua III DPR Papua, Yanni. Akan melakukan audiens dengan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian BUMN, Perum Damri dan juga Kementerian Keuangan guna membicarakan kepastian lokasi pendirian pasar […]Read More

Ekonomi Energi Headline Hukum

Larangan Ekspor Konsentrat, Sudirman Said : Kita akan Revisi UU

Jakarta, Aktual.com— Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menyatakan akan melakukan revisi terhadap Undang-Undang Mineral dan Batubara (UU Minerba) Nomor 4 tahun 2009 yang memuat larangan ekspor konsentrat dan kewajiban pembangunan smelter bagi perusahaan tambang di Indonesia. Sudirman Said mengungkapkan, salah satu poin yang akan direvisi dalam UU Minerba tersebut adalah terkait […]Read More

Headline Hukum Politik

Revisi UU KPK Sudah Disetujui Presiden Jokowi

Jakarta, LintasParlemen.com — Presiden RI, Joko Widodo dikabarkan telah menyetujui Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dilansiir dari Aktual.com, Jumat (19/2/2016), Pimpinan KPK tidak bisa menolak revisi UU KPK bila nantinya disepakati bersama antara pemerintah dengan DPR. “Kalau pimpinan KPK kan tidak bisa menolak, dia melaksanakan,” kata Luhut. Luhut menjelaskan bahwa Presiden Jokowi menyetujui revisi […]Read More

Ekonomi Headline Keuangan

Ekonom UI: Penerbitan Surat Utang Negara Ganggu Kesehatan Fiskal

Jakarta, LintasParlemen.com— Penerbitan Surat Utang (SUN) oleh pemerintah hingga 16 Februari 2016 sebesar Rp135,9 triliun, dengan alasan dimanfaatkan untuk pembiayaan program pembangunan tercantum dalam APBN dikritik oleh Ekonom dari Universitas Indonesia (UI) Rizal Edi Halim. Rizal menilai, kebijakan pemerintah tersebut yang bertujuan untuk menjaga kondisi ekonomi nasional justru dianggap kurang tepat dan tak akan efektif […]Read More

Ekonomi Makro

Komisi VII DPR : Hadirnya Kaukus Ekonomi Hijau Dorong Pertumbuhan

Jakarta, LintasParlemen.com–Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Komisi VII, Satya W Yudha meengatakan hadirnya Kaukus Ekonomi Hijau (KEH) sebagai satu bentuk kongkret untuk ikut berpartisipasi dalam pertumbuhan ekonomi secara keberlanjutan (sustainable). “Keberadaan Kaukus Ekonomi Hijau ini menjadi arti tersendiri karena Kaukus ini sendiri sudah dirapatkan secara resmi oleh pimpinan DPR dan bahkan sudah mulai dipikirkan […]Read More

Headline Hukum Politik

Kasus DWP, Koalisi Rakyat Maluku Minta KPK Panggil Wakil Ketua

Jakarta, LintasParlemen.com-Kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Damayanti Wisnu Putranti (DWP), yang merupakan anggota Komisi V DPR-RI dari fraksi PDI Perjuangan merupakan pukulan telak terhadap kewibawaan lembaga wakil rakyat. Koordinator Nasional Koalisi Rakyat Maluku Anti Korupsi (KRAMAT), Fahris Bada mengungkapkan, kasus tersebut bukan saja menampar wajah wakil rakyat, […]Read More

Berita Headline Hukum

DPR Nilai Revisi UU KPK Tak Ada Masalah

JAKARTA, LintasParlemen.Com-Wakil Ketua Baleg DPR Firman Soebagyo menjawab keraguan publik terkait tujuan revisi UU KPK itu. Firman menyebutkan bahwa alasan utamanya untuk memperkuat peran KPK memberantas korupsi di Indonesia. Namun, publik menilai sebaliknya. Sehingga upaya atau niat baik DPR itu untuk menguatkan fungsi KPK melalui revisi UU disimpulkan negatif. Wakil Ketua Fraksi Golkar DPR ini […]Read More

Berita Hukum

Firman Soebagyo: Revisi UU KPK Tak Ada Tekanan dari Luar

JAKARTA, LintasParlemen.Com-Polemik perlu tidaknya merevisi UU KPK Nomor 30 Tahun 2002 terus menggelinding ke arena publik tanpa bisa dibendung. Padahal, menurut Wakil Ketua Baleg DPR Firman Soebagyo, revisi UU KPK itu tujuan utamanya untuk memperkuat peran KPK memberantas korupsi di Indonesia. Namun, publik menilai sebaliknya. Sehingga upaya atau niat baik DPR itu untuk menguatkan fungsi […]Read More

Headline Politik

Gubernur Sulsel ‘Ngotot’ Jadi Ketum Golkar ?

Jakarta, LintasParlemen.com– Jelang Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar, tensi dan manuver politik semakin panas. tak terkecuali bagi mereka yang menyatakan siap menjadi Ketua Umum Partai Golkar berikutnya. Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Golkar Sulawesi Selatan (Sulsel), Syahrul Yasin Limpo, yang juga menjabat sebagai Gubernur Sulsel, menyatakan keseriusannya untuk maju dan bertarung dalam […]Read More