Jakarta, LintasParlemen.com— Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia mengkritik kunjungan para anggota DPRD Sulawesi Selatan yang melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Sulawesi Selatan di Kantor Gubernur DKI Jakarta pada Jumat April lalu. ” Ini lucu, para anggota DPRD Sulsel yang terdiri dari 23 anggota Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Sulawesi […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com— Gaya kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta, Basuk Tjahaja Purnama ‘Ahok’, dalam melakukan penertiban dengan sistem penggusuran yang melibatkan aparat TNI dan Polri dianggap akan memicu dendam antara masyarakat Pribumi dan Nonpribumi. Ketua Dewan Syuro Partai Bulan Bintang (PBB) MS Kaban, menilai penggusuran oleh Ahok merupakan langkah yang mestinya dihindari. Penggusuran dengan melibatkan TNI Polri […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Seorang warga Pasar Ikan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara dikabarkan meninggal dunia setelah menderita syok berat usai menerima surat peringatan kedua tentang penggusuran kawasan Luar Batang yang diedarkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Warga nahas itu bernama Mukmin berusia 78 tahun, warga RT 1/ RW 4 Kelurahan Penjaringan. Mukmin meninggal dunia sekitar pukul 10.10 WIB, Rabu […]Read More
Makassar, LintasParlemen.com— Program Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar yang akan meluncurkan Pete-Pete (angkot) smart sebagai bagian dari program Smart City kota Makassar ditolak oleh para sopir angkot di kota Makassar. Penolakan ini pun dilakukan dengan menggelar unjuk rasa di kantor Walikota Makassar di jalan Ahmad Yani. Namun, unjuk rasa ratusan sopir angkutan kota berlangsung ricuh, Kamis […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.com–Pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok) pada tanggal 30 Maret 2016 lalu “Jangan taruh orang yang mauubah sila pertama Pancasila. Orang Partai Bulan Bintang (PBB) itu kan ingin ubah Pancasila kayak Masyumi. Itu masalah”, menuai polemik. Pernyataan Ahok tersebut menuai reaksi keras dari pengurus DPP PBB. Partai pimpinan Yusril Ihza Mahendra ini menyesalkan pernyataan Ahok […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.com–Nias – Satu minggu terakhir pasokan listrik di Kepulauan Nias tidak stabil. Akibatnya beberapa wilayah tidak mendapat aliran listrik sejak satu minggu yang lalu. Mengenai hal ini, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi menanggapi, saat ini pihaknya masih menunggu renegoisasi antara PT. PLN Sumatera Utara dengan PT. American Power Rental (APR) […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Presiden Jokowi telah memutuskan beberapa waktu lalu bahwa pembangunan kilang gas Blok Masela, yang disebutkan memiliki cadangan gas terbesar di dunia ini, akan dibangun di darat. Suara rakyat menjadi alasan yang paling mendasar bagi Presiden Jokowi dalam memutuskan pembangunan kilang gas ini, apakah dibangun di darat atau di laut. “Saya sudah turunkan intelejen untuk […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com – Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi berjanji bakal mengungkap para pihak yang ikut terlibat dalam kasus dugaan suap PT Agung Podomoro Land (APL) terkait pengesahan Rancangan Peraturan Daerah reklamasi teluk Jakarta. “Nanti ya setelah saya di BAP (menjalani pemeriksaan),” kata Sanusi di gedung KPK, Jakarta, Selasa (5/4/2016). Sanusi hari ini sedianya […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com – Ketua Gerakan Gubernur Muslim Jakarta (GMJ), KH Fachrurrazi Ishaq menyatakan dalam orasinya di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, bahwa DPRD DKI harus segera melengserkan Gubernur DKI Jakarta saat ini, Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok. “DPRD wajib menindaklanjuti temuan-temuan Panitia Angket dengan menggelar sidang paripurna Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk pelengseran Ahok,” katanya […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.com–Terkait dengan pernyataan Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh di Kantor Ditjen Dukcapil, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin 28/3/2016, dimana pihaknya saat ini tengah gencar menyosialisasikan rekam cetak atau pembuatan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) dapat dilakukan di luar domisili per 1 April 2016 kemarin. Namun kenyataannya masih […]Read More