Wibawa Jokowi Jatuh Gegara Gagal Kendalikan Stok dan Harga Minyak Goreng
JAKARTA – Wibawa Presiden Jokowi bersama jajaran khususnya di Kementerian Perdagangan (Kemendag) jatuh. Tak hanya jatuh wibawa Pemerintahan Jokowi, tapi juga gagal total usai mengeluarkan keputusan menyerahkan seluruh terkait harga minyak goreng melalui mekanisme pasar.
Bahkan Pemerintah Jokowi juga dinilai gagal mengendalikan harga dan pasokan bahan pangan di pasar. Itu disampaikan Anggota Komisi VI DPR RI Amin Ak.
Menurut Amin, kebijakan mencabu aturan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng dengan menyerahkan ke mekanisme pasar adalah kesalahan total. Ia menegaskan pemerintah tak bisa menegakkan aturan dibuatnya sendiri.
“Tak ada lagi wibawa pemerintah. Wibawa pemerintah sudah jatuh, dan ini sebagai menjadi preseden buruk bagi Indonesia ke depan bahwa sanya pihak kartel sangat mudah mendikte pasar ketersediaan pangan di dalam negeri,” kata Amin pada wartawan Lintas Parlemen, Kamis (17/3/2022).
Bagi Amin, usai pemerintahan Jokowi menyerah pada kekuasaan kartel maka drama minyak goreng terus berlanjut dengan merugikan rakyat kecil yang sudah berlangsung enam bulan. Ia tidak yakin, pemerintah mampu memberi jaminan pada masyarakat terkait kelangkaan minyak goreng di pasar sesuai pengalaman sebelumnya pemerintah tidak bisa mengontrol harga dan pasokan kebutuhan pangan di Indonesia.
Ia memiliki dugaan kuat, adanya kekuatan ekonomi politik sehingga sekelas Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi tak mampu mengendalikan stok dan ketersediaan pangan di dalam negeri. Apalagi di dua bulan terakhir ini Muhammad Lutfi telah mengeluarkan 7 aturan soal CPO atau terkait minyak goreng. Lagi-lagi, pemerintahan Jokowi tak mampu melaksanakan satu saja dari 7 dari aturan yang dibuatnya sendiri dengan baik.
“Waktu momen pengumuman aturan terbaru pada hari Selasa kemarin, kita sudah bisa memperkirakan gestur Pak Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi bahwa masalah ini di atas kemampuannya selaku menteri,” terangnya.
Sejatinya, harap Amin, Presiden Jokowi turun tangan langsung melihat kondisi di lapangan. Di mana masyarakat mengalami kesusahan gegara kelangkaan dan harga minyak goreng sangat mahal.
Politisi PKS itu menjelaskan, Jokowi harus turun tangan menyelesaikan masalah minyak goreng ini. Amin memiliki dugaan, ada sistem tata niaga pangan nasionala yang tak bisa dikontrol oleh Kementerian Perdagangan.
Untuk menyelesaikan persoalan minyak goreng ini, ia mengusulkan dibantuknya Panitai Khusus (Pansus) di DPR RI dengan fokus mengungkap tata niaga pagan di dalam negeri. Sehingga, lanjutnya, permasalahan ini dapat diungkap secara rinci dan jelas.
“Pansus ini juga sebagai mengonfirmasi dengan adanya dugaan penyelundupan minyak sawit mentah (CPO) dari hasil domestic market obligation (DMO) ke luar negeri. Kita perlu investigasi menyeluruh untuk mengetahui pangkal masalahnya,” papar Amin. (HMS)
